Prabowo tunjuk Muhadjir jadi penasihat khusus untuk masukan soal haji

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Muhadjir Effendy menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Haji untuk meminta masukan soal penyelenggaraan ibadah haji di tanah air.

Muhadjir Effendy resmi dilantik bersama dengan enam penasihat khusus lainnya oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Selasa pagi.

"Penasihat khusus, nanti memberi nasihat. Memang beliau waktu masih sebagai presiden terpilih, beliau sangat memberikan perhatian sangat khusus berkaitan dengan masalah haji di Indonesia ini," kata Muhadjir Effendy saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Muhadjir mengaku bahwa ia baru diberi tahu soal penunjukannya menjadi Penasihat Khusus bidang Haji pada Selasa pagi, sebelum pelantikan, sehingga menurutnya hal itu cukup mendadak.

Muhadjir yang sebelumnya menjabat sebagai Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) pada pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, dinilai mengusai bidang tersebut, karena kementeriannya melingkupi Kementerian Agama yang mengurusi penyelenggaraan haji.

Ia juga mengungkapkan sudah beberapa kali diminta menghadap Prabowo Subianto saat masih menjadi presiden terpilih untuk memberikan masukan.

Hal itulah yang menjadi pertimbangan Presiden Prabowo untuk menunjuk Muhadjir sebagai salah satu dari tujuh penasihat khusus Presiden.

Saat masih menjabat sebagai Menko PMK, Muhadjir juga menceritakan bahwa Prabowo pernah memerintahkannya untuk membuat analisis penyelenggaraan haji di tanah air, termasuk evaluasi dan monitoring.

"Secara keseluruhan penanganan haji sudah bagus, cuma harus diingat bahwa haji itu komponen dari ibadahnya itu hanya 30 persen, yang 70 persen itu adalah akomodasi, transportasi, konsumsi, katering, kemudian juga persoalan administrasi, percepatan-percepatan dan kemudahan yang harus diberikan kepada para jamaah," kata Muhadjir.

Adapun tujuh Penasihat Khusus Presiden yang dilantik Prabowo di Istana Negara pada Selasa, yakni Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan; Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan; Dudung Abudrachman sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional dan Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

Selanjutnya, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Penasihat Khusus bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional; Purnomo Yusgiantoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi, dan Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kesehatan Nasional.