Muhadjir sampaikan PR penting untuk Mendes PDT dan Mentrans

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) periode 2019-2024 Muhadjir Effendy menyampaikan sejumlah pekerjaan rumah (PR) penting yang perlu dituntaskan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) serta Menteri Transmigrasi Kabinet Merah Putih.

Kepada Mendes PDT Yandri Susanto, Muhadjir menitipkan pesan agar pengelolaan peran pendampingan desa yang saat ini sedang dioptimalkan bisa berjalan secara efektif di lapangan.

Muhadjir menjelaskan, saat ini pemerintah tengah melakukan efisiensi tenaga pendamping di tingkat desa yang sebelumnya tumpang tindih antara sejumlah kementerian dan lembaga.

"Di sana ada Pendamping PKK dari Kemensos, ada pendamping mitra pembangunan dari BKKBN, ada pendamping kesehatan, luar biasa banyaknya, dan ini yang nanti akan kita rapihkan," kata Muhadjir dalam upacara serah terima jabatan Mendes PDT dan Mentrans di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jakarta Selatan pada Senin.

Ia menjelaskan, Peraturan Presiden yang mengatur efisiensi pendamping di tingkat desa saat ini menuju proses penandatanganan dan dalam aturan tersebut nantinya pendamping desa di bawah naungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan memimpin tenaga pendamping di tingkat desa lainnya.

"Saya kira itu jadi tugas yang baru supaya bagaimana peran pendamping bisa optimal di lapangan," ujar Muhadjir yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di akhir masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Sementara itu, untuk Mentrans M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Muhadjir menyampaikan bahwa persoalan yang dihadapi di sektor transmigrasi saat ini adalah mengenai pengelolaan tanah transmigrasi oleh pemerintah.

Ia menjelaskan, diperkirakan seluas 3,1 juta hektare tanah transmigrasi sudah tidak berada di bawah kontrol pemerintah dimana penguasaannya sebagian besar telah berada di pihak swasta. Muhadjir mengaku telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, Muhadjir meminta Iftitah untuk mengatasi persoalan ini hingga tuntas. Selain itu, ia juga berpesan agar Kementerian Transmigrasi melakukan pemetaan dan perhitungan luas tanah transmigrasi yang pengelolaannya lepas dari pemerintah agar persoalan ini bisa segera ditangani.

"Mohon di-support betul agar tuntas dalam era kepemimpinan bapak Prabowo dan Kabinet Merah Putih ini," kata dia.

Muhadjir meyakini bahwa Kemendes PDT dan Kementrans memiliki dukungan sumber daya manusia (SDM) yang handal untuk bekerja bersama-sama dalam mempercepat pemenuhan target-target yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Insya Allah bapak menteri akan mendapatkan dukungan SDM yang handal yang bisa dipertaruhkan untuk bersama-sama bekerja keras mempercepat target-target yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto," katanya.