Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wihaji, mantan Bupati Batang, Jawa Tengah, sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga hari ini, Senin.

Kepemimpinan Wihaji akan menjadi penentu masa depan keluarga sejahtera di Indonesia, mengingat mulai hari ini, Indonesia akhirnya memiliki Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk pertama kali, setelah sebelumnya urusan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana berada di bawah naungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Wihaji terkenal memiliki berbagai prestasi di bidang politik, termasuk ketika menjadi Bupati Batang untuk periode 2017-2022, di mana kinerjanya cukup layak mendapat apresiasi, khususnya dalam sektor perekonomian.

Melalui program pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), ia berhasil menarik investasi dari dua perusahaan besar asal Korea Selatan dan Swiss.

Baca juga: Wihaji terpilih sebagai Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga

Baca juga: BKKBN nyatakan siap dengan pembentukan Kementerian Kependudukan


Wihaji juga terlihat memiliki minat khusus di bidang pelestarian lingkungan dan industri hijau sejak dinyatakan lulus sebagai Doktor dari Universitas Negeri Jakarta di Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada tahun 2019.

Ia menulis disertasi dengan judul “Evaluasi implementasi kebijakan lingkungan dalam rangka green industry properti di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.”

Dalam disertasi tersebut, ia menyoroti pembangunan perumahan di daerah urban yang cenderung kurang memperhatikan permasalahan lingkungan. Untuk itu, ia memilih judul tersebut dengan harapan bahwa ke depan, pembangunan perumahan di Indonesia dapat lebih memperhatikan pengaruh terhadap lingkungan hidup.

Studi selama di UNJ ia terapkan ketika menjadi Bupati Batang, di mana Wihaji secara konsisten mempermudah izin usaha perumahan dengan satu syarat yang harus benar-benar diperhatikan oleh para pelaku usaha, yakni melengkapi dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Lingkungan merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan keluarga, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 87 tahun 2014 tentang delapan fungsi keluarga.

Lingkungan juga termasuk salah satu faktor utama dalam rangka menurunkan prevalensi stunting, di mana sanitasi yang sehat dan bersih di rumah menjadi salah satu fokus intervensi sensitif atau tidak langsung kepada keluarga yang selama ini terus menjadi perhatian pemerintah.

Meski dikenal lebih aktif di dunia politik, di mana ia pernah menjabat sebagai staf ahli anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Tengah IV, namun tekadnya memperjuangkan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan untuk mendukung keluarga sehat perlu diapresiasi dan terus diawasi.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menetapkan Visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia emas 2045” dengan delapan Misi Asta Cita.

Salah satu misi dalam Asta Cita tersebut yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Kemudian, salah satu program hasil terbaik cepat yang perlu mendapatkan dukungan dan akan lebih banyak bersinggungan dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yakni memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.*

Baca juga: BKKBN sebut turunkan stunting perlu kerja sama para pihak

Baca juga: BKKBN catat sebanyak 1,8 juta baduta dapat pendampingan dari TPK

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024