Demikian disampaikan Statistisi Madya Direkorat Statistik Harga BPS Sri Andayani dalam kegiatan "Focus Group Discussion (FGD) Indeks Harga Produsen Jakarta bertema "Peranan Stakeholder Dan Pemanfaatan Indeks Harga Produsen untuk Jakarta Maju" di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan bahwa persaingan selalu ada di setiap perusahaan. "Tapi, kalau kita bisa selalu berpegang pada rujukan yang cukup akurat, Insya Allah kita bisa bertahan dan itu menjadi landasan kita bergerak ke depan," ujarnya.
Sri mengatakan BPS secara rutin mengeluarkan data-data publikasi yang bisa dimanfaatkan para produsen guna menjadi landasan mereka mengambil kebijakan bagi usaha mereka. Data ini termasuk pergerakan harga komoditas yang mereka gunakan dalam usaha.
"Terkait bahan baku silahkan dipantau harganya dulu. Entah itu memang produknya dari impor, silahkan dipantau pergerakan impor dari komoditas tersebut sehingga itu menjadi landasan nanti untuk kita bisa selalu mengantisipasi apa yang harus dilakukan," kata dia.
Baca juga: Kolaborasi dinilai penting untuk sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Juremi menuturkan pemerintah senantiasa mendorong pelaku usaha menggunakan produk dalam negeri (P3DN), alih-alih barang impor.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui pertemuan bisnis rutin (business matching). Kegiatan ini juga dikatakan dapat membuka peluang bagi produk yang telah dihasilkan oleh industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
"(Business matching) Itu bagian mendorong penggunaan produk dalam negeri, dalam ini juga kami ingin ini sejalan dengan bagaimana menjadi kota global yang fokus pada riset dan pembangunan itu sesuatu yang sangat penting," tutur Juremi.
Baca juga: BPS DKI: Harga cabai rawit dan merah terendah dalam dua tahun terakhir
Adapun pada September lalu, DKI telah merealisasikan belanja produk dalam negeri sebesar Rp 16,05 triliun. Nilai ini adalah 62,61 persen dari komitmen belanja Produk Dalam Negeri pada RUP (Rencana Umum Pengadaan) sebesar Rp 30,68 triliun.
Pemerintah hadir ketika UMKM ataupun industri mengalami hal-hal seperti membanjirnya produk-produk impor. Banyak kearifan lokal yang bisa dimanfaatkan.
"Terobosan-terobosan seperti itulah yang bisa juga pemerintah dorong sehingga nanti bisa menjadi tidak tergantung dengan baku dari luar," katanya.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
