Indonesia Kuasai Teknologi Tambak Udang Ramah Lingkungan

Maros, Sulawesi Selatan, 26 Juni 2014 (ANTARA) -- Komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjadikan komoditi udang sebagai penghasil devisa negara terus dilakukan. Setelah berhasil mengembangkan budidaya udang super intensif, kini KKP lebih mengintensifkan budidaya udang dengan model pengembangan Eco-Culture Vaname Estate.Sistem ini memadukan tambak teknologi super intensif dengan unit pembesaran, unit pengolahan air, unit pengolahan udang dan unit pendukung seperti gudang dan pemukiman petambak. Sejalan dengan keberhasilan yang telah diraih maka Indonesia dinilai telah mampu menguasai teknologi tambak udang yang ramah lingkungan. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, sesuai panen udang di instalasi tambak percobaan Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau (BPPBAP) Maros di Desa Punaga, Mangarabombang Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan,Kamis (26/6).

Menurut Sharif, prospek pengembangan tambak dengan teknologi super intensif menjadi peluang untuk mencapai peningkatan produksi udang nasional. Salah satu perencanaan strategis yang lahir dari penelitian ini adalah konsep pengembangan Eco-Culture Vaname Estate. Dimana salah satu hasil penelitian pada kawasan dengan kriteria layak produksi udang Vaname yang telah dipanen sebanyak tiga kali yaitu pada pemeliharaan hari ke 70, 90 dan hari ke 105. Panen total dilakukan tanggal 25 Juni 2014 bertempat di lokasi penelitian Instalasi Tambak Percobaan BPPBAP yang terletak di Desa Punaga.Total produksi dari tiga kali panen dengan tiga petak kepadatan 750 ekor/m2; 1.000 ekor/m2; 1.250 ekor/m2diestimasi sebesar 37 ton udang Vaname. “Kinerja ini tentu menjadi prospek cerah bagi dunia usaha akuakultur karena pada tambak ukuran 1000 m2 didapatkan produksi yang besar,” tegas Sharif.

Menurut Sharif, kegiatan penelitian strategis dengan pengembangan budidaya udang Vaname super intensif di tambak kecil atau Small Scale Intensive Farm, sangat tepat untuk terus dikembangkan. Teknologi budidaya ini memiliki ciri luasan petak tambak sekitar 1.000 m2, kedalaman air > 2 m, padat penebaran tinggi, produktivitas tinggi, beban limbah minimal serta dilengkapi dengan tandon air bersih dan petak pengolah limbah budidaya. Sistem ini bukti nyata peran penelitian dan pengembangan untuk mengkaji sistem akuakultur tambak super intensif agar memenuhi prinsip akuakultur berkelanjutan yang selaras dengan program industrialisasi perikanan budidaya berbasis blue economy. “Inisiasi sistem akuakultur ini menjadi harapan pertumbuhan ekonomi bangsa melalui peningkatan produksi yang berdaya saing”, ungkap Sharif.

Sharif menjelaskan, pengembangan tambak dengan teknologi super intensif dengan label Eco-Culture Vaname Estate menitikberatkan pada prinsip akuakultur berkelanjutan dengan pendekatan blue economy. Dimana produksi yang tinggi dengan memanfaatkan ruang budidaya yang kecil harus menjamin kelestarian lingkungan hidup khususnya perairan pesisir dan laut bagi keberlanjutan usaha akuakultur yang berdaya saing tinggi. Dimana BPPBAP telah mengkaji estimasi beban limbah pada budidaya udang vaname super intensif. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik air limbah khususnya untuk variabel Fosfat, Bahan Organik Total, Padatan Tersuspensi Total telah melebihi ambang batas standar buangan air limbah budidaya udang. Oleh karena itu menjadi kebutuhan dalam penerapan teknologi super intensif ini adalah Instalasi Pengelolaan Air Limbah(IPAL). Salah satu upaya yang
dilakukan adalah pembangunan tandon air limbah yang terdiri dari kolam pengendapan, oksigenasi, biokonversi dan penampungan. “Dengan adanya sistem tandon air limbah ini, maka buangan air limbah akan diolah sehingga kualitasnya berada pada kisaran yang dipersyaratkan,” jelas Sharif.

Sharif menegaskan, teknologi super intensif dapat dikembangkan dengan prasyarat adanya IPAL yang menjadi satu kesatuan sistem yang holistic meliputi proses pembesaran udang dan proses pengolahan buangan air limbah.Apalagi potensi dampak akuakultur superintensif yaitu degradasi ekosistem dan penurunan biodiversitas pesisir akibat buangan limbah yang tidak dikelola ke perairan pesisir membawa pengkayaan nutrien, peningkatan bahan organik dan sedimentasi. Tentunya sejarah degradasi pantai utara Jawa yang salah satunya disebabkan pembukaan tambak secara masif cukuplah menjadi pembelajaran penting bagi dunia akuakultur. “Hal inilah yang menjadi dasar road map penelitian selanjutnya,” tandas Sharif.

Program Pengembangan SDM KP di Sulawesi Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP) menggunakan sistem pendidikan vokasi dengan pendekatan teaching factory di satuan-satuan pendidikan tersebut. Pendidikan vokasi dicirikan dengan porsi 60% praktek dan 40% teori bagi tingkat pendidikan tinggi serta 70% praktek dan 30% teori untuk tingkat pendidikan menengah. Sementara itu pendekatan teaching factory merupakan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan proses produksi yang sebenarnya dan sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. “Untuk itulah gedung praktek teaching factory di satuan pendidikan KKP dibangun yang akan seluruhnya diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan”, pungkas Kepala BPSDMKP, Suseno Sukoyono.

Suseno menambahkan, KKP melalui BPSDMKP terus mendorong upaya pengembangan SDM KP termasuk diProvinsi Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Upaya tersebut direalisasikan melalui pemberian bantuan pendidikan senilai Rp 7,3 miliar dan pembangunan infrastruktur. Pemberian bantuan terdiri dari bantuan pendidikan bagi anak pelaku utama untuk menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Perikanan (STP), Akademi Perikanan (AP) Bitung, AP Sorong, dan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone senilai Rp 2,724 miliar. ”Kemudian bantuan pelatihan bagi masyarakat di bidang perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, dan garam senilai Rp 1,53 miliar, serta bantuan penyuluhan bagi para penyuluh senilai Rp 3 miliar”, jelas Suseno.

Sedangkan menurut Suseno, pembangunan infrastruktur yakni berupa pembangunan empat gedung di unit pelaksana teknisBPSDM KP. Pertama, kantor utama Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Bitung, Sulawesi Utara senilai Rp 4,8 Miliar dengan luas bangunan 783 m2.Kedua, Gedung Praktek (Teaching Factory) BPPP Aertembaga, Bitung di Sulawesi Utara senilai Rp 2,3 milyar dengan luas bangunan 1.108,5 m2 dan terdiri dari dua lantai. “Kemudian Teaching Factory SUPM Negeri Bone di Sulawesi Selatan senilai Rp 15 miliar dengan luas bangunan 1.000 m2, serta keempat adalah Kampus Konservasi Wakatobi di Sulawesi Tenggara senilai Rp 20 miliar dengan luas bangunan 1.100 m2”, ujar Suseno.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811806244)