BNPT sudah berupaya misalnya dengan mengundang berbagai macam lembaga dan sudah sering melakukan pertemuan-pertemuan kelembagaanJakarta (ANTARA) - Pakar terorisme Noor Huda Ismail menyambut positif penghargaan yang diterima oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan menyebut penghargaan tersebut sebagai kabar baik dalam penanggulangan terorisme.
Penghargaan yang diterima BNPT yakni penghargaan Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024 untuk kategori program Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) dan Sinergitas antar Kementerian/Lembaga.
"Ini kabar baik. Artinya, apa yang dilakukan BNPT diapresiasi oleh lembaga lain. Semoga itu bisa menjadi penyemangat untuk BNPT," kata Noor Huda Ismail dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Noor Huda juga menyebut sejauh ini BNPT memiliki semangat kolaborasi dan kemitraan yang baik dalam menjalankan program RAN PE.
Menurutnya, RAN PE Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme periode 2020-2024 telah membangun komunikasi banyak pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk bersama-sama mencegah terorisme di Indonesia.
"Awalnya orang-orang skeptis terhadap Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme ini. Tapi kita lihat sekarang, dengan adanya rencana aksi tersebut, saya kira sudah mulai terbangun komunikasi," ujarnya.
Noor Huda, yang juga pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian, mengatakan BNPT sebagai leading sector penanggulangan terorisme di Indonesia sudah berupaya mengoordinasikan berbagai pihak untuk mengoptimalkan implementasi RAN PE 2020-2024 tersebut.
"BNPT sudah berupaya misalnya dengan mengundang berbagai macam lembaga dan sudah sering melakukan pertemuan-pertemuan kelembagaan," kata dia
Noor Huda menilai pertemuan tahunan Forum Kemitraan Nasional RAN PE yang digelar BNPT bersama Wahid Foundation beberapa waktu lalu sangat penting, sebab pertemuan itu menegaskan kembali peran BNPT sebagai lembaga yang mengoordinasikan penanggulangan terorisme di Indonesia.
"Pertama, koordinasi berbagai macam kementerian atau lembaga negara, baik pusat maupun daerah. Lalu bagaimana bekerja sama dengan aktor di luar negara, misalnya LSM atau bahkan pelaku usaha. Yang ingin menyelesaikan masalah radikalisme dan terorisme kan tidak hanya negara. Itu perlu dikoordinasikan," ucapnya.
Noor Huda juga menganggap penting upaya untuk meningkatkan kemitraan multi-stakeholder dalam implementasi RAN PE, sebab menyelesaikan masalah terorisme membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
"Penegakan hukum atau menangkap pelaku terorisme itu kan hanya satu hal saja. Itu aspek langsung. Tapi ada aspek lainnya seperti pencegahan, penyembuhan, dan rehabilitasinya. Itu kan perlu keterlibatan banyak pihak," kata dia.
Dia kemudian mencontohkan masalah integrasi sosial seorang mantan narapidana kasus terorisme (napiter) usai bebas dari penjara.
"Integrasinya harus bagaimana? Lingkungan masyarakatnya bagaimana? Hal-hal seperti ini tidak bisa dikerjakan satu lembaga sendiri. Harus ada kolaborasi dengan banyak pihak. Di sinilah pentingnya koordinasi," ujarnya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
