Prihatin dengan Pileg, KNPI bentuk KP3 awasi kecurangan Pilpres

Tidak hanya terhadap KPU, tetapi juga penyelenggara pemilihan umum lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu juga akan turut diawasi..."

Surabaya (ANTARA News) - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) membentuk tim Komite Pengawas Penyelenggara Pemilu (KP3) untuk mengawasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014.

Sekretaris KNPI Jawa Timur Muslich H. Sufy mengatakan bahwa kecurangan yang terjadi hampir seluruh daerah di Jatim, mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.

"Pembentukan ini dilakukan mengingat banyaknya kecurangan yang terjadi saat Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, 9 April lalu," katanya di Surabaya, Rabu.

Bercermin pada kejadian pemilu anggota legislatif itu, pihaknya sebagai pemuda Jawa Timur tidak mau kalau pimpinan nasional terpilih hanya karena selera penyelenggara pemilu.

"Kami menginginkan pada Pilpres nanti benar-benar terpilih murni dari suara rakyat," katanya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan membuat langkah-langkah tegas dengan cara akan mengawasi penyelenggara pemilu agar tidak melenceng dari koridor hukum dan aturan dalam melaksanakan Pilpres nanti.

"Misalnya, adanya kesalahan saat penetapan DPT itu ternyata tidak valid tanpa melalui KPU Kabupaten Lamongan, PPS dan PPK," katanya.

Hal itu, menurut dia, menandakan bahwa pihak penyelenggara pemilu tidak siap seperti ada yang meninggal atau umur yang mestinya belum waktunya mencoblos sudah ikut mencoblos.

"Seharusnya kan, penyelenggara harus memvaliditas dulu data itu supaya penyelenggaraan pemilihan umum ini bisa berjalan dengan baik," katanya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan segera merekap kesalahan atau kecurangan yang dilakukan panitia penyelenggara dan akan melaporkan hal ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Selain melaporkan ke DKPP, kami juga akan mengumumkan kepada media massa terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi," katanya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap KPU di setiap masing-masing daerah apakah pihak penyelenggara sudah dipersiapkan.

"Nanti dari sisi pelaksanaannya, kami akan menerjunkan tim kami di 24 kabupaten di Jawa Timur dan akan menempatkan tim di 10 kecamatan yang ada," katanya.

Ia menegaskan, "Tidak hanya terhadap KPU, tetapi juga penyelenggara pemilihan umum lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu juga akan turut diawasi supaya pelaksanaan pemilihan umum ini bisa berjalan dengan lancar." (IDS/D007)