PWNU DKI bentuk badan pemantau awasi pilkada jujur dan adil

memilih pemimpin itu wajib

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta meresmikan Badan Pemantau Pilkada Nahdlatul Ulama (BPPNU) Jakarta sebagai badan khusus untuk mengawasi Pilkada Jakarta 2024 agar berlangsung jujur dan adil.

Direktur BPPNU Jakarta Abdul Azis Suaedy mengatakan Pilkada Jakarta akan menjadi peristiwa politik yang penting dalam beberapa tahun terakhir, sebab Jakarta merupakan episentrum di tingkat nasional.

"Kita tahu bahwa pilkada tahun ini memiliki tantangan, seperti ajakan golput, hoaks, ancaman-ancaman, ketidakadilan, ketidakjujuran dalam proses pemilihan," ujarnya dalam keterangan resmi, di Jakarta, Sabtu.

Azis menilai situasi ini menunjukkan adanya potensi kerugian bagi demokrasi.

Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang menyeluruh yaitu melalui pendidikan pemilih yang terencana dengan pemantauan secara ketat.

"Untuk memastikan proses pilkada jujur, adil serta meningkatkan partisipasi pemilih," ucapnya.

Azis menjelaskan, BPPNU Jakarta diharapkan bisa menjadi wadah untuk berkhidmah (mengabdi) pada Pilkada Jakarta yang harus dijaga prosesnya untuk kemaslahatan warga Jakarta.

"Dalam aktifitasnya nanti kita akan ikut serta dalam seluruh alur pilkada mulai dari ajakan untuk memilih, pendidikan, sampai dengan saat rekapitulasi suara," jelasnya.

Sementara itu, Ketua PWNU DKI Jakarta KH Samsul Ma'arif menyebut BPPNU Jakarta merupakan resolusi jihad untuk Pilkada Jakarta yang berkualitas dan bermartabat.

"Seluruh santri wajib mengaktualisasi pakta resolusi jihad dalam berbagai aspek, salah satunya menjaga Pilkada 2024. Kita ingin menjadi contoh sebagai 'civil society' (masyarakat sipil) menjadi bandul dalam Pilkada Jakarta ini," ujarnya.

Kiai Samsul menegaskan dibentuknya BPPNU merupakan komitmen NU dalam menegakkan politik wasathiyah (tengah), bukan untuk memihak kepada kandidat, melainkan kepada kemaslahatan masyarakat.

"NU harus berani tegak lurus di tengah pilkada, itulah makna dari wasathiyah," tegasnya.

Selain itu, Kiai Samsul juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pilkada kali ini.

Ia menegaskan bahwa memilih pemimpin merupakan kewajiban sebagai warga negara.

Dengan demikian, pihak yang ikut serta dalam pemantauan pilkada ini sama hukumnya dengan orang yang berjihad untuk kepentingan masyarakat Jakarta.

Baca juga: KPU Jaksel minta warga tak golput

"Memiliki pemimpin adalah sebuah kewajiban, maka memilih pemimpin itu wajib," tegasnya.

Peresmian BPPNU Jakarta dihadiri langsung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta di Aula Kantor PWNU DKI Jakarta, Jumat (18/10).

BPPNU Jakarta resmi terakreditasi menjadi salah satu lembaga pemantau Pilkada Jakarta 2024 yang dikeluarkan oleh KPU DKI Jakarta.

BPPNU Jakarta tersebar di enam wilayah kota dan kabupaten administrasi yang bertugas untuk mengawal proses Pilkada Jakarta hingga selesai.