Jepang berencana melonggarkan larangan menari

Tokyo (ANTARA News) - Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk melonggarkan aturan tentang larangan menari di tempat publik lewat tengah malam, demikian menurut draf proposal yang diperoleh kantor berita Reuters.

Menari di ruang publik ilegal di Jepang dan hanya diperbolehkan sampai tengah malam di klub-klub dengan izin khusus, sisa-sisa hukum tentang "bisnis yang mempengaruhi moral publik" yang diberlakukan tahun 1948 untuk memberantas prostitusi terkait ruang dansa tapi bertahun-tahun kemudian terlupakan.

Polisi memperbarui penegakan hukum itu empat tahun lalu, dengan penggerebekan bar dan klub setelah seorang siswa terbunuh dalam keributan di Osaka, daerah metropolitan terbesar kedua di Jepang, dan peningkatan kekawatiran tentang budaya remaja dengan latar skandal obat pada selebriti.

Penyergapan untuk penegakan aturan itu meluas ke Tokyo dan kota-kota lainnya, dengan polisi membubarkan pesta dari kelompok tekno sampai bar salsa dan menangkap belasan orang dengan dugaan terlibat dengan geng atau melakukan pelanggaran pajak serta menutup tempat-tempat yang dikeluhkan menimbulkan kebisingan.

Sekarang, reaksi balik publik terhadap ketentuan itu memicu debat di parlemen dan membuat pemerintah melakukan pelonggaran sebagai bagian dari deregulasi lebih luas yang dijalankan Perdana Menteri Shinzo Abe, yang ingin menstimulasi ekonomi dan mempersiapkan peningkatan pariwisata menjelang Olimpiade Tokyo 2020.

"Saya pikir politisi dan pihak berwenang merasakan tekanan karena mereka tidak ingin melihat Jepang menjadi tempat membosankan bagi turis," kata Takahiro Saito, pengacara asal Tokyo yang mempelopori gerakan "Let's Dance" untuk menentang aturan itu.

Kelompok itu mengirimkan petisi dengan 150.000 tanda tangan pada Mei 2013.

Petisi itu memicu kelompok nonpartisan parlemen mendesak peninjauan ulang peraturan dan pada April Pengadilan Distrik Osaka membebaskan satu pemilik klub dari tuduhan melanggar aturan larangan menari.

Menurut draf yang dilihat Reuters, pekan ini perdana menteri akan mengajukan rencana deregulasi untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

Rencana deregulasi itu antara lain mengusulkan pencabutan klausul hukum yang membatasi menari di klub dengan izin khusus dan larangan menari setelah lewat tengah malam atau pukul 01.00 dini hari.

Pemerintah akan memiliki waktu sampai akhir Maret tahun depan untuk membuat keputusan tentang bagaimana atau apakah akan mengubah legislasi setelah berbicara dengan pihak terkait, demikian menurut proposal itu.

Karena hukum itu sering digunakan sebagai alasan yang dibuat-buat untuk menyelidiki masalah terpisah seperti kegaduhan pengunjung klub, keterlibatan dalam penggunaan ilegal obat atau kelompok bandit, perubahan aturan mungkin tidak akan mengakhiri penyusupan polisi ke klub-klub.

"Jika mereka memotong bagian yang mengacu pada menari yang melanggar aturan maka pada akhirnya mereka tidak akan menghentikan orang menari lagi. Tapi polisi bisa memperkuat usaha mereka untuk menyasar masalah-masalah seperti kebisingan dan gangguan lain terhadap pemukiman penduduk," kata Saito.

"Bagi anggota parlemen yang konservatif, masih ada citra kuat bahwa klub menjadi tempat orang-orang muda penyebab masalah," katanya.