Kampanye hitam kontraproduktif dengan keunggulan capres yang dipromosikan tim

Kalau lawan lakukan `black campaign`, mungkin tim lawannya juga akan melakukan balasan."

Medan (ANTARA News) - Kampanye hitam yang diterapkan tim pemenangan dinilai kontraproduktif karena dapat menunjukkan minimnya keunggulan calon presiden yang dipromosikan.

Dalam dialog yang diselenggarakan salah satu stasiun radio di Medan, Senin, Tim Pemenangan Jokowi-JK Sarma Hutajulu mengatakan, kampanye hitam (black campaign) sangat tidak memberikan pengaruh baik bagi pihak mana pun.

Karena itu, seluruh elemen bangsa berkewajiban mengampanyekan "jagoan" masing-masing dengan cara yang baik untuk menciptakan pilpres yang cerdas dan nyaman.

Pihak yang melakukan kampanye hitam justru akan tidak mampu mempromosikan kelebihan jagoannya dengan cara menjelekkan calon lain.

"Kalau selalu black campaign, justru akan menjadi pertanyaan apakah tidak ada keunggulan calonnya yang dapat ditampilkan," katanya.

Menurut dia, merebaknya sejumlah kegiatan yang diperkirakan semacam kampanye hitam selama ini diperkirakan karena minimnya pengawasan yang dilakukan penyelenggara Pemilu.

Kondisi itu diperkirakan energi penyelenggara Pemilu masih disibukkan dengan persiapan teknis pilpres dan efek proses hukum yang dijalani dari pihak yang keberatan terhadap hasil pemilihan legislatif.

"Mungkin karena penyelenggara sibuk di MK dan DKPP," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Sugiat Santoso mengatakan, kampanye hitam yang terjadi perlu disikapi juga sebagai bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat.

Selain seluruh kelebihan dan keunggulan capres dan cawapres, publik juga perlu mengetahui berbagai hal yang negatif tentang calon pemimpinnya.

"Yang penting, (materi negatif itu) didasari data dan fakta," katanya.

Ia mengatakan, kampanye hitam tersebut diperkirakan minimnya rentang waktu sosialisasi dan masa kampanye bagi pasangan capres/cawapres untuk menarik minat masyarakat.

Di negara maju seperti AS, rentang waktu sosialisasi dan masa kampanye bisa mencapai 11 bulan sehingga setiap kandidat memiliki waktu yang cukup untuk mempromosikan visi dan misinya.

Sedangkan di Indonesia, formal kampanye hanya 39 hari. "Kalau lewat, bisa disemprit Panwaslu," katanya.

Meski demikian, kata dia, praktik kampanye hitam tersebut juga tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena dapat bersifat reaksi atas perbuatan pihak lawan.

"Kalau lawan lakukan black campaign, mungkin tim lawannya juga akan melakukan balasan," katanya.

Ia menambahkan, kampanye hitam diperkirakan sulit dihilangkan karena masih berlangsung di berbagai negara maju yang proses demokrasinya dianggap telah berkembang.

Selain itu, kampanye hitam juga terjadi karena adanya kultur politik masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memilih secara rasional. "Publik kita gampang jatuh cinta, tetapi gampang juga membenci," kata Sugiat.

Menurut catatan, pemilihan presiden 9 Juli diikuti dua pasangan calon yakni Prabowo-Hatta (nomor urut 1) yang didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, PKS, PBB, dan PAN.

Sedangkan kandidiat lain Jokowi-JK (nomor urut2 ) didukung PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan PKPI. (*)