Dalam peluncuran hasil IKIP, Agus menekankan bahwa IKIP merupakan cerminan kondisi keterbukaan informasi publik di Jakarta.
"Kami berharap ini bukan sekadar angka. Yang lebih penting adalah tindak lanjut dalam program kerja tahun 2025," kata Agus di Jakarta, Kamis.
Ia juga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan perencanaan program keterbukaan informasi di seluruh badan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dengan memberikan hak akses informasi seluas-luasnya.
"Dukungan konkret untuk peningkatan IKIP ke depan dapat diwujudkan melalui program kerja yang memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap pemangku kepentingan," ujar Agus.
Agus juga menyoroti pentingnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi yang menekankan optimalisasi tata kelola layanan informasi publik di badan publik, serta memperkuat kelembagaan Komisi Informasi DKI Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Komisioner KI Pusat Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, Gede Narayana, menyampaikan bahwa hasil IKIP 2024 menunjukkan 32 persen provinsi masuk kategori baik, sementara 68 persen provinsi lainnya tergolong sedang dan buruk. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan dari 5 provinsi menjadi 11 provinsi yang masuk kategori baik.
"IKIP diharapkan memberikan manfaat besar dan mendorong kemajuan dalam kehidupan masyarakat," kata Agus.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
