37 orang calon PMI NTB gagal berangkat terima ganti rugi Rp590 juta

Deposito yang dicairkan sebesar Rp590 juta diserahkan langsung kepada masing-masing CPMI sebagai pengembalian kerugian

Mataram (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat mencairkan deposito Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) PT Ramzy Cahaya Karya kepada 37 orang calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang gagal berangkat ke negara penempatan sejak tahun 2022.

Serah terima deposito ini dihadiri oleh Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja serta Tim Pelindung WNI (PWNI) Kemnaker, Subkoordinator Bidang Pelindungan PMI Kemnaker, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, dan CPMI di Aula Kantor Disnakertrans Provinsi NTB, Kamis.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan pencairan deposito ini merupakan sanksi terhadap perusahaan yang gagal memberangkatkan 42 calon PMI ke negara penempatan sejak tahun 2022.

"Deposito yang dicairkan sebesar Rp590 juta diserahkan langsung kepada masing-masing CPMI sebagai pengembalian kerugian, dengan besaran sesuai bukti yang diberikan para CPMI. Namun hanya 37 orang CPMI yang memiliki kelengkapan dokumen sesuai dan menerima pencairan deposito, sementara sisanya akan menyusul setelah melengkapi dokumen," ujarnya.

Ia mengatakan pengembalian biaya penempatan ini adalah hasil kolaborasi antara Disnakertrans NTB, Kemnaker RI, serta semua pihak terkait.

"Saya berterima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah berjuang membantu masyarakat kami menyelesaikan kasus ini," ucap Aryadi.

Aryadi menekankan pentingnya masyarakat mematuhi prosedur yang ditetapkan pemerintah. Tujuan pemerintah tegas dalam prosedur bukan untuk melarang atau mempersulit masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, tetapi sebagai bentuk kasih sayang agar masyarakat terhindar dari penipuan dan perdagangan orang.

"Kami mengimbau para CPMI agar menginformasikan kepada keluarga, tetangga, dan orang terdekat untuk selalu mengikuti prosedur yang ada. Pemerintah membuat aturan dengan tujuan melindungi masyarakat dari risiko tersebut," ujarnya.

Aryadi menginformasikan bahwa saat ini terdapat 222 kantor cabang, serta 13 kantor pusat perusahaan penempatan PMI yang resmi di NTB.

"Kami wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan ini. Jumlah perusahaan yang memiliki izin rekrutmen dan job order harus diawasi dengan ketat. Jika tidak memenuhi persyaratan, kita tidak akan memberikan rekomendasi perpanjangan izin," katanya menegaskan.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak percaya pada oknum yang mengaku sebagai sponsor, karena dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, istilah calo/sponsor sudah tidak berlaku lagi.

Perekrutan PMI untuk bekerja keluar negeri hanya boleh dilakukan oleh petugas P3MI dan Disnakertrans.

"Jangan percaya dengan oknum yang menyebut dirinya sebagai sponsor. Itu calo! Dalam UU terbaru yang berlaku saat ini sudah tidak ada lagi istilah calo. Calo itu hanya akan menjerat Bapak/dan Ibu untuk bekerja secara non-prosedural," katanya.

Sementara itu, Subkoordinator Bidang Pelindungan PMI Kemenaker RI, Ali Tsabith Kholidi mengapresiasi Disnakertrans Provinsi NTB yang telah mengawal kasus ini hingga terselesaikan.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para korban yang sabar menunggu dan bekerjasama dalam penyelesaian masalah ini.

"Memang memakan waktu cukup lama untuk menyelesaikan pencairan deposito ini, namun inilah bentuk tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri," ujarnya.

Ali berpesan kepada 37 orang CPMI dan keluarganya agar menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran.

Ia menekankan pentingnya mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, serta selalu menghubungi Dinas Tenaga Kerja setempat.

"Informasi terkait P3MI yang memiliki job order, izin yang sesuai, dan kontrak kerja harus diperhatikan agar tidak merugikan mereka di kemudian hari," katanya.