Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, mengungkapkan pembicaraannya setelah dipanggil oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Menurut Diana, pemanggilan tersebut terkait dengan penyusunan kabinet Prabowo-Gibran, di mana ia kemungkinan besar akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum.

Diana juga menjelaskan bahwa di bawah pemerintahan Prabowo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dibagi menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan. Pembagian ini akan melibatkan figur lain untuk memimpin masing-masing kementerian tersebut.

Sebelumnya, Prabowo telah memanggil 58 tokoh politik dan profesional yang dirumorkan akan mengisi posisi wakil menteri dan kepala badan dalam kabinet barunya untuk lima tahun kedepan.

Siapa sebenarnya sosok Diana Kusumastuti ini? Berikut profilnya.

Profil Diana Kusumastuti

Lahir di Surakarta pada tahun 1967, Ir. Diana Kusumastuti, M.T. adalah seorang birokrat Indonesia yang telah memiliki reputasi panjang dalam bidang infrastruktur dan pembangunan.

Diana memiliki latar belakang pendidikan sesuai bidang profesional yang ia jalani saat ini dengan menempuh pendidikan sebagai Sarjana Arsitektur dari Universitas Diponegoro Semarang pada 1991.

Diana melanjutkan pendidikannya hingga mendapat gelar Magister Teknik Studi Pembangunan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2004.

Dengan latar belakang pendidikan yang kompeten dalam bidang arsitektur dan pembangunan, membuat Diana menjadi sosok yang diperhitungkan di bidang ini.

Puncaknya adalah ketika dirinya dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Desember 2020.

Selama menjabat, ia dikenal aktif mengembangkan sejumlah Kawasan pembangunan. Salah satu megaproyek pembangunannya adalah Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sepanjang 2023, Ditjen Cipta Karya ini telah menggelontorkan dana sebesar Rp10,38 triliun untuk IKN. Mulai dari untuk pengadaan pada bidang air minum IPA, hingga jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku, serta Sanitasi berupa IPAL dan TPST.

Selanjutnya, pada kegiatan pengembangan kawasan permukiman, Kementerian PUPR akan melakukan pembangunan IKN Nusantara, khususnya pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan penataan Sumbu Kebangsaan.

Selain menjadi Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana juga menjabat sebagai komisaris PT Brantas Abipraya (Persero), terhitung sejak 31 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-19/MBU/01/2023.

Baca juga: Sosok Ossy Dermawan, eks staf SBY yang jadi calon wamen era Prabowo

Baca juga: Profil Dony Oskaria, calon Wakil Menteri BUMN era Prabowo

Baca juga: Sosok Stella Christie, Profesor Tsinghua University calon anggota kabinet Prabowo

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024