Sebagai perwakilan dunia usaha nasional, kami melihat kebutuhan yang tinggi untuk memastikan keamanan siber tidak menganggu business processJakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meresmikan Asosiasi Digitalisasi dan Kemanan Siber Indonesia (ADIKSI) sebagai inisiatif untuk memperkuat kemanan siber nasional.
Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia Firlie Ganinduto mengatakan, pembentukan asosiasi ini ditujukan sebagai wadah komunikasi bagi para perusahaan penyedia keamanan siber (cyber security), sekaligus menjawab tantangan maraknya serangan siber di sektor industri nasional.
“Sebagai perwakilan dunia usaha nasional, kami melihat kebutuhan yang tinggi untuk memastikan keamanan siber tidak menganggu business process. Maka inisiatif hari ini penting untuk memperkuat keamanan siber nasional demi melindungi berbagai industri,” kata Firlie saat peresmian ADIKSI di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan transformasi digital telah menciptakan peluang sekaligus kerentanan di berbagai industri, seperti jasa keuangan, infrastruktur kritis (energi, gas, dan air), kesehatan, dan manufaktur.
Ketergantungan terhadap sistem digital telah menyebabkan berbagai institusi di Indonesia terpapar pada ancaman siber yang meningkat, dengan biaya kejahatan siber yang semakin meningkat setiap tahunnya.
Data The Institute of Internal Auditors (IIA) mencatat kerugian akibat serangan siber di dunia pada 2023 mencapai 8 triliun dolar AS.
Firlie menambahkan, perlindungan aset bisnis, serta berbagai jaringan penting dari ancaman siber kian menjadi prioritas utama bagi Indonesia. Maka dari itu, pertahanan siber harus diperkuat untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan infrastruktur vital negara, bisnis, dan masyarakat.
“Dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang sudah mencapai lebih dari 221 juta orang per tahun 2024, risiko dan eksposur terhadap serangan siber juga meningkat, dan kita perlu menyiapkan strategi pertahanan yang kuat. Kadin Indonesia menekankan perlunya peningkatan kapabilitas nasional dalam menanggapi insiden siber yang setiap tahun angkanya semakin mengkhawatirkan,” tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Kadin Indonesia juga meluncurkan hasil riset “Indonesia Cybersecurity Industry Report”. Laporan ini menyajikan analisis kondisi keamanan siber dan rekomendasi strategis untuk memperkuat pertahanan siber nasional di masa depan.
Laporan ini dimulai dengan mengkaji lanskap industri, mengidentifikasi tantangan dan peluang spesifik sektor dalam melindungi infrastruktur kritis, dan menyimpulkan bahwa dampak finansial dan operasional dari serangan siber akan terus meningkat tanpa perbaikan berkelanjutan.
“Dalam analisis mendalam terhadap sektor-sektor kunci, laporan ini menilai permukaan serangan dari berbagai industri, mengungkap kerentanan dan menekankan perlunya pembaruan keamanan yang tepat waktu dan pemantauan berkelanjutan,” tutur Firlie.
Salah satu rekomendasi penting dari laporan ini adalah pembentukan ADIKSI sebagai bagian dari strategi untuk memobilisasi peran sektor swasta dalam keamanan siber.
ADIKSI diarahkan untuk menjadi wadah kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam upaya memperkuat perlindungan infrastruktur digital nasional.
Senada, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Slamet Aji Pamungkas mengatakan bahwa pada 2023 terdapat lebih dari 403,9 juta anomali trafik yang mengindikasikan adanya serangan siber di Indonesia.
Sementara dari Januari hingga Mei 2024, terdapat 74 juta anomali trafik, dan lebih dari 44 juta merupakan aktivitas malware.
Menurut Slamet, keberadaan ADIKSI sebagai pusat kolaborasi strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk mendukung ekosistem keamanan digital yang lebih tangguh di Indonesia.
“BSSN mengapresiasi inisiatif Kadin Indonesia dalam membuat report dan membentuk ADIKSI. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memperkuat ekosistem keamanan siber kita. ADIKSI diharapkan menjadi platform penting untuk berbagi pengetahuan, memperkuat koordinasi antara sektor industri dan pemerintah, serta meningkatkan respons terhadap ancaman siber yang semakin canggih,” tutup Slamet.
Baca juga: AI dan keamanan siber, tantangan bagi pemerintah baru.
Baca juga: OJK sedang persiapkan pedoman keamanan siber bagi penyelenggara IAKD
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
