Indef: Program Makan Bergizi Gratis akan dorong PDB 0,06 persen

Anggaran MBG yang ditetapkan kemarin sebesar Rp71 triliun pada 2025 akan PDB sekitar Rp4.510 triliun atau kalau kita hitung dalam persentase sekitar 34,2 persen dari PDB

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan, anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp71 triliun dapat mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,06 persen pada 2025.

“Hasil riset Indef menunjukkan bahwa alokasi belanja program MBG tahun 2025 dapat mendorong pertumbuhan PDB sebesar 0,06 persen atau sebesar Rp14,61 triliun PDB harga berlaku tahun 2025,” ujar Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam diskusi yang digelar secara daring di Jakarta, Kamis.

Pihaknya juga menghitung setiap Rp1.000 yang digelontorkan untuk program MBG akan memberikan manfaat hingga Rp63.500 terhadap perekonomian.

Berdasarkan studi yang dilakukan Indef berdasarkan proyek percontohan MBG di 10 kabupaten/kota, terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 3 orang serta terdapat peningkatan penghasilan UMKM sebagai mitra penyedia MBG sekitar 33,68 persen.

“UMKM yang terlibat dalam pilot project MBG mendapatkan kenaikan rata2 pendapatan sekitar 33,68 persen,” katanya.

Esther juga memperkirakan pada 2029 mendatang bila anggaran MBG dipatok sebesar Rp298,4 triliun dengan target sasaran 82,9 juta orang maka kontribusi program ini pada PDB bisa mencapai sebesar Rp18.985 triliun.

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diketahui mencanangkan delapan program hasil terbaik cepat, salah satu di dalamnya yakni program memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

Program itu bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi, meningkatkan kecerdasan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting), dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di negara ini, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani (27/8).

Sri Mulyani mengungkapkan, pencegahan stunting tetap menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia, yang berhasil menurunkan prevalensinya dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 21,5 persen pada 2023.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun, atau 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB), untuk program tersebut. Program itu juga bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen melalui penyerapan 820.000 pekerja dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkait dengan program itu.