Bangkok (ANTARA News) - Perdana menteri bentukan militer Thailand, Senin, mengumumkan kabinet pasca kudeta, yang memberikan beberapa peran kepada militer dan gubernur bank sentral dipilih sebagai menteri keuangan. Pengumuman kabinet yang didominasi para birokrat dan kalangan universitas itu meratakan jalan bagi pulihnya Thailand kembali normal setelah kudeta tak berdarah yang menumbangkan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra bulan lalu. Tetapi jurubicara pemerintah, Yongyuth Mayalarp seperti dilaporkan AFP mengatakan, undang-undang perang yang dikenakan setelah kudeta 19 September, masih tetap berlaku, bertentangan dengan seruan-seruan internasional agar pemerintah baru segera memulihkan kebebasan sipil. "Dengan undang-undang perang, pemerintah baru bisa memutuskan situasi sekarang ini," kata Yongyuth, seraya menambahkan bahwa Perdana Menteri Surayud Chulanont yang didukung militer akan membahas berbagai masalah dengan kabinetnya, dan akan mencabut undang-undang perang pada waktu yang tepat. Kabinet baru beranggotakan 26 menteri, hanya dua di antaranya yang pensiunan atau bertugas sebagai pejabat militer di samping perdana menteri, yang adalah bekas panglima angkatan bersenjata. Surayud, 63, memulai pemerintahannya dengan mengatakan dia akan memfokuskan pada kebahagian rakyat atas pertumbuhan ekonomi, dengan menempatkan gubernur Bank of Thailand Pridiyathorn Devakula sebagai menteri keuangan. Pridiyathorn, yang juga ditempatkan sebagai salah satu dari dua wakil perdana menteri, baru-baru ini mengatakan bahwa Thailand akan berusaha untuk `swasembada` ekonomi seperti yang disarankan oleh Raja Bhumibol Adulyadej, yang sangat kontras dengan kebijakan kapitalis Thaksin. Pridiyathorn, 59 tahun, menempati jabatan-jabatan senior pada Bank Petani Thai dan Bank Ekspor-Impor Thailand sebelum dipilih sebagai gubernur Bank of Thailand pada Mei 2001. Dia juga memegang jabatan politik di bawah dua pemerintahan sebelumnya. Nitya Pibulsonggram, 65 tahun mantan dubes di Amerika Serikat, dipilih sebagai menteri luar negeri. Dia sebelumnya menjabat sebagai ketua perunding dalam perundingan perdagangan bebas antara Thailand dan AS, mitra perdagangan terbesar kerajaan, sebelum perundingan dihentikan karena gejolak politik di Negeri Gajah Putih itu. Boonrawd Somtas, pensiunan jenderal dan bekas teman sekelas Surayud, juga bergabung dalam kabinet sebagai menteri pertahanan. Boonrawd terpilih kepala staf angkatan bersenjata pada Oktober 2000, sebelum dia memasuki usia pensiun 60 tahun pada tahun 2002. Surayud juga merekrut Piyasvasti Amranand sebagai menteri energi meskipun mendapat tentangan dari kelompok perlindungan konsumen, yang merujuk pada upaya-upaya dia sebelumnya untuk menswastanisasi perusahaan terbesar negara, yakni Electricity Generating Authority Thailand. Krirk-Krai Jirapaet, seorang birokrat blak-blakan pada kementerian perdagangan, mendapat tugas pada kementerian tertinggi, sedangkan birokrat Muslim, Aree Wongariya menjadi menteri dalam negeri merangkap keamanan dalam negeri. Kabinet baru akan dilantik sehari setelah diumumkan, kata Yongyuth. Setelah kudeta, militer memberlakukan hukum perang, menetapkan rencana pemilu, melarang umum berkumpul dan tindakan ancaman terhadap media. Satu undang-undang dasar baru diumumkan oleh junta sebelumnya bulan ini, juga memberikan kekuatan yang luas kepada militer di bawah pemerintahan Surayud, termasuk hak untuk memecat perdana menteri baru, yang dilantik 1 Oktober. Surayud menjabat sebagai perdana menteri sampai pemilu yang disepakati akan digelar Oktober 2007 oleh militer. Dia mengatakan bahwa pemerintahnya bertujuan menyehatkan keretakan bangsa setelah berbulan-bulan ditimpa krisis politik yang berpuncak pada meletusnya kudeta tak berdarah. Krisis dimulai pada awal tahun ini ketika keluarga Thaksin menjual 49 persen saham Shin Corp., perusahaan telekom raksasa yang didirikan perdana menteri terguling sebelum memasuki panggung politik, senilai 1,9 miliar dolar AS tanpa membayar pajak, yang kemudian memicu protes massa di Bangkok. Surayud juga berharap bisa menyelesaikan pemberontakan ummat Islam di selatan negara itu dalam tempo setahun. Pemimpin kudeta Thailand, Jenderal Sonthi Boonyaratglin, mengatakan dia setuju untuk mengadakan perundingan perdamaian dengan pemberontak separatis di selatan yang berpenduduk mayoritas Muslim, di mana lebih dari 1.500 orang telah tewas sejak Januari 2004. Gerakan yang dilakukan pemerintah baru adalah mengubah kebijakan dari pemerintah Thaksin yang dikecam acapkali sering menimbulkan kerusuhan. Thaksin sedang berada di New York ketika kudeta terjadi, dan sekarang tinggal di pengasingan, London.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
