"Berkaca dari pengalaman pileg lalu, kami berharap proses pengiriman untuk pilpres ini tidak ada hambatan. Kami berharap semua logistik tiba sesuai jadwal karena sampai saat ini laporan yang masuk sudah 100 persen surat suara selesai cetak," kata Ferry di sela-sela debat capres di Holiday Inn Hotel Kemayoran, Jakarta.
Oleh karena itu, KPU bersama pihak TNI dan Polri terus berkoordinasi guna mengantisipasi adanya potensi keterlambatan logistik di daerah seperti yang terjadi di sejumlah daerah pada pileg lalu.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempersiapkan kendaraan militer untuk membantu jalannya proses distribusi yang terkendala cuaca buruk atau bencana alam.
"Kalau nanti angkutan reguler atau konvensional yang digunakan itu tidak dapat meneruskan perjalanan distribusi, maka akan dibantu oleh kendaraan milik TNI/Polri. Skema antisipasi itu sudah disiapkan," kata Ferry.
Proses produksi formulir dan surat suara dijadwalkan berlangsung selama 13 hari mulai Senin, 8 Juni hingga 20 Juni.
Selain produksi, perusahaan pemenang lelang juga bertanggung jawab terhadap proses pengiriman dan distribusi logistik hingga ke KPU kabupaten-kota, yang dijadwalkan berlangsung sejak 10 Juni hingga 27 Juni.
Untuk pengadaan logistik Pilpres, KPU menghemat sedikitnya Rp23,9 miliar dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp70,7 miliar untuk pilpres dengan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Anggaran tersebut sudah termasuk dengan biaya distribusi logistik yang menjadi tanggung jawab perusahaan pemenang lelang untuk pengiriman ke dalam negeri.
Sedangkan untuk pengiriman ke panitia pemilihan luar negeri (PPLN) dianggarkan Rp700 juta ke 130 kantor perwakilan.
(F013/H009)
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
