Pengamat: Prabowo perlu perkuat upaya awasi korupsi dalam kabinet

Proses hukum harus berjalan tanpa diintervensi

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara menilai Presiden Terpilih Prabowo Subianto perlu memperkuat upaya pemberantasan korupsi untuk mengawasi puluhan kementerian yang akan dia pimpin.

Hal tersebut harus dilakukan demi memastikan kabinet gemuk tersebut tidak menjadi lahan para elit untuk melakukan korupsi.

"Pemberantasan korupsi harus jadi menjadi penekanan atau titik beratnya demi pembuktian kepada masyarakat bahwa pemerintahannya jauh lebih baik untuk pemberantasan korupsi," kata Igor saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Menurut Igor, penggemukan kabinet dipastikan akan memakan anggaran negara cukup besar. Anggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan para menteri dengan cara memberikan kinerja yang berdampak kepada masyarakat.

Jika di tengah perjalanan para menteri yang telah terpilih justru tersandung kasus korupsi, maka hal tersebut akan menimbulkan kemarahan dari publik, terkhusus yang telah memilih pasangan Prabowo-Gibran.

Karena hal tersebut, Igor menilai pakta integritas agar para menteri tidak melakukan korupsi harus dibentuk dalam kabinet Prabowo-Gibran

Tidak hanya dalam kabinet, Igor juga menilai Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra juga harus memperkuat komitmen antara partai koalisi pendukungnya dalam memberantas tindak korupsi.

Tidak sampai di situ, Prabowo sebagai presiden juga harus menunjukkan ketegasannya dalam menggunakan alat hukum seperti KPK, polisi, Kejaksaan Agung hingga pengadilan dalam menindak korupsi.

"Proses hukum harus berjalan tanpa diintervensi," kata Igor.

Dengan sikap yang independen dan tegak lurus akan pemberantasan korupsi itu, Igor yakin Prabowo dan para menterinya akan membangun pemerintahan yang kuat dan transparan.