Lisabon (ANTARA News) - Ribuan warga Portugis turun ke jalan di ibu kota negeri itu, Lisabon, pada Sabtu (21/6) untuk memprotes langkah penghematan pemerintah, sambil menyeru pemerintah agar mundur.
"Kami sudah tercekik," kata Candida Carvalho (52), seorang pensiunan. Ia menambahkan meskipun telah bekerja selama 40 tahun, perempuan itu memperoleh uang pensiun di bawah upah minimum nasional, 485 euro per bulan.
"Tahun depan pemerintah akan melakukan pemotongan dengan nilai ribuan euro di sektor pendidikan, yang berarti mereka akan menutup makin banyak sekolah dan memecat banyak guru," kata Paulo Macedo (52), seorang guru sekolah menengah. "Posisi saya telah dibekukan dan saya dipaksa melakukan audisi setiap tahun."
Protes tersebut, yang diselenggarakan oleh serikat pekerja nasional, dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi di negeri itu melakukan beberapa tindakan dalam anggaran negara untuk tahun fiskal 2014, termasuk pemotongan lebih lanjut uang pensiun dan pemotongan gaji di sektor masyarakat.
Serikat pekerja nasional di negeri tersebut ingin koalisi kanan-tengah yang memerintah menghentikan pemotongan anggaran dan menaikkan upah minimum nasional jadi 515 euro, kata Xinhua.
Armenio Carlos, pemimpin serikat pekerja CGTP, mengatakan kepada pemrotes di pusat kota Lisabon bahwa pemerintah "melintasi garis merah" yang diberlakukan oleh undang-undang dasar negeri itu. Ia menunjuk kepada pemotongan layanan kesehatan nasional, pendidikan dan pensiun.
Ia menyerukan protes lain digelar pada 10 Juli, hari yang sama dengan debat di parlemen.
(Uu.C003)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014