Pentingnya pembentukan satuan tugas yang dapat mengorkestrasikan implementasi kebijakan hilirisasi untuk menjadi lebih efektif.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menghadiri Sidang Promosi Doktor pada Bidang Kajian Stratejik dan Global Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di Gedung Makara Art Center, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu.

Berdasarkan siaran pers yang diterima dari Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Rabu, promosi gelar doktor diberikan kepada Bahlil Lahadalia setelah menyelesaikan studi pada Program Studi Doktor Kajian Stratejik Global, Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI selama 4 semester.

Sebelum mendapatkan gelar doktornya, Bahlil Lahadalia terlebih dahulu memaparkan disertasinya yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini menyampaikan paparannya sekitar 15 menit, kemudian berlanjut dengan sesi tanya jawab oleh para penyanggah.

Informasi yang dikutip dari Setwapres, panelis penguji terdiri atas lima orang, yaitu Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si.; Dr. A. Hanief Saha Ghafur; Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D.; Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.; dan Prof. Dr. Kosuke Mizuno.

Sekretaris Program Studi Doktor Kajian Stratejik Global SKSG UI Stanislaus Riyanta mengemukakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan Bahlil Lahadalia dalam studi doktoral Bidang Kajian Stratejik Global menunjukkan empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.

Empat masalah tersebut adalah ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, dan belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Baca juga: Wapres minta moratorium pembukaan prodi ditinjau ulang
Baca juga: Jelang purnatugas, tradisi water salute sambut Wapres di Halim

Dalam penelitian ini, Bahlil Lahadalia merekomendasikan empat kebijakan utama dalam mengantisipasi permasalahan tersebut yaitu:

1. Reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi,
2. Penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah,
3. Penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, dan
4. kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Sebagai peneliti Bahlil Lahadalia juga menekankan akan pentingnya pembentukan satuan tugas yang dapat mengorkestrasikan implementasi kebijakan hilirisasi untuk menjadi lebih efektif.

Lembaga tersebut dinilai perlu mendapat mandat dari presiden sehingga berwenang melakukan koordinasi seluruh pihak baik pemerintah maupun pelaku usaha dan mobilisasi sumber daya untuk menyukseskan hilirisasi.

Dalam sambutannya, Bahlil Lahadalia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang diberikan Wapres kepadanya dalam menyelesaikan studi ini.

"Terima kasih Pak Wapres yang sudah bersedia hadir. Saya senang karena Pak Prof. datang. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moralitas saya kepada Prof., Pak Wapres selama hampir 5 tahun saya ditugaskan oleh Pak Jokowi dan Bapak untuk memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang salah satu tugasnya adalah untuk mengawal hilirisasi," ungkap Bahlil.

Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Wapres dan foto bersama.

Hadir dalam acara ini, di antaranya wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI M. Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Sementara itu, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan M. Imam Aziz.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024