BPBD: 17.155 hektare lahan di Kalbar terbakar pada Januari-September

Pontianak (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mencatat lahan seluas 17.155,71 hektare di 14 kabupaten/kota di provinsi tersebut terbakar selama periode Januari hingga September 2024.

"Kebakaran lahan terluas terjadi di Kabupaten Sanggau dengan total lahan terbakar mencapai 3.235,68 hektare. Data ini merupakan hasil penghitungan daring yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Karhutla, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 8 Oktober 2024," kata Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar Daniel, di Pontianak, Rabu.

Menurut Daniel, angka ini menunjukkan luas lahan yang terbakar secara merata di hampir seluruh wilayah Kalbar. Kabupaten Sanggau tercatat sebagai wilayah dengan lahan terbakar terluas, diikuti Sambas dengan 2.250,81 hektare dan Kubu Raya seluas 1.864,03 hektare.

Sedangkan kabupaten lain dengan lahan terbakar di atas seribu hektare yakni Landak, Bengkayang, Ketapang, dan Sintang.

"Kebakaran di Kabupaten Kubu Raya dapat dikendalikan berkat pantauan harian dari BPBD setempat, Kota Pontianak, dan BPBD Provinsi, sehingga kebakaran tidak semakin meluas," kata Daniel.

Namun, masih ada wilayah di Kalbar yang terus berisiko tinggi mengalami kebakaran lahan, terutama di lahan tidur yang tidak jelas kepemilikannya.

Daniel menekankan pentingnya pengawasan dan patroli rutin di wilayah-wilayah rawan karhutla. "Kami mendorong pemerintah di 14 kabupaten/kota untuk lebih waspada dan aktif melakukan patroli darat guna meminimalisir potensi kebakaran hutan dan lahan," katanya.

Sebagian besar lahan yang terbakar, menurut Daniel, adalah lahan tidur yang kurang terjaga, sehingga masyarakat setempat seringkali memanfaatkannya untuk berkebun tanpa pengawasan. Kondisi ini memudahkan terjadinya karhutla, yang berpotensi memperburuk kualitas udara akibat kabut asap.

BPBD Kalbar juga mengimbau kepada pemilik lahan untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola tanah mereka. "Pemilik lahan jangan hanya membeli tanah luas tanpa pengawasan yang baik, sehingga mudah terbakar," ujarnya.

Untuk mengantisipasi kondisi yang lebih parah, BPBD di masing-masing daerah diminta untuk segera melakukan mitigasi bencana dan memperkuat koordinasi antarlembaga terkait. "Kami berharap dengan langkah mitigasi yang tepat, potensi kabut asap akibat karhutla bisa diminimalisir sedini mungkin," katanya.

Kebakaran yang terus berulang ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat Kalimantan Barat, terutama dalam menjaga lingkungan dan mengurangi dampak buruk terhadap kesehatan serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.

"Dengan langkah-langkah pengawasan dan mitigasi yang lebih ketat, diharapkan karhutla dapat ditekan dan kualitas lingkungan di Kalbar dapat lebih terjaga, demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan," katanya.