Dalam surat bernomor R-51/Pres/10/2024 tertanggal 10 Oktober 2024, Presiden menyebut pergantian itu untuk “penyegaran organisasi”, meskipun banyak yang meyakini pelepasan jabatan BG — sebutan populer Budi Gunawan — terkait dengan transisi pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto.
Kabar penunjukan Herindra sebagai calon Kepala BIN oleh Presiden Jokowi pertama terungkap ke publik oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Selasa (15/10), saat Rapat Paripurna DPR Masa Sidang I Tahun 2024-2025 yang menerima pencopotan BG sebagai Kepala BIN.
Beberapa jam sebelum kabar itu diketahui publik, Herindra pada Senin malam, menghadap presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, Senin (14/10). Dia mengaku mendapatkan penugasan membantu presiden terpilih menjalankan pemerintahan ke depan.
Keluar dari gerbang rumah Prabowo, Herindra, yang mengenakan dress code batik, tak banyak membocorkan isi pertemuan. “Mohon doa restunya saja, ya,” ujar Herindra yang langsung berjalan ke arah kendaraannya meninggalkan kediaman Prabowo.
Batik saat itu menjadi dress code bagi para calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan yang menghadap Prabowo di Kertanegara untuk mendengar langsung penugasan masing-masing dari presiden terpilih. Dalam waktu dua hari, yaitu pada Senin dan Selasa pekan ini, Prabowo memanggil 100 lebih tokoh yang berasal dari kalangan profesional, akademikus, birokrat, pejabat aktif Polri, politikus, pejabat organisasi masyarakat, mantan atlet, selebritas, hingga musikus, untuk datang ke kediamannya di Kertanegara.
Dua hari setelah menghadap Prabowo, Herindra pada Rabu, mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon kepala BIN usulan Presiden. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara mengatur Kepala BIN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan pertimbangan DPR RI.
Uji kepatutan dan kelayakan itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai menjalani proses uji selama sejam lebih, Puan mengumumkan DPR RI menerima pencalonan M. Herindra sebagai Kepala BIN. Tahapan berikutnya, Puan menjelaskan hasil uji kepatutan itu bakal dibahas dalam Rapat Paripurna, Kamis (17/10), untuk disetujui. Kemudian, DPR RI akan bersurat ke Presiden Jokowi mengenai persetujuannya atas pencalonan Herindra sebagai Kepala BIN.
Puan memperkirakan Herindra kemungkinan dilantik oleh Prabowo Subianto.
Informasi yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dia menyebut kemungkinan Herindra dilantik pada 21 Oktober, bersamaan dengan pelantikan menteri-menteri Prabowo.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2024–2029 pada 20 Oktober 2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Rekam jejak Herindra
Herindra mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI selama 30 tahun lebih, yang pada akhir masa baktinya dia pensiun sebagai purnawirawan bintang tiga. Namun, pensiun sebagai prajurit tak menghentikan jalan pengabdiannya karena dia lanjut dipercaya oleh Presiden Joko Widodo menjabat Wakil Menteri Pertahanan sejak 23 Desember 2020.
Dalam waktu kurang lebih 4 tahun, Herindra membantu kerja Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan yang saat ini juga presiden terpilih.
Herindra, selama aktif sebagai Wamenhan, juga banyak turun langsung memastikan eksekusi program-program Prabowo berjalan, di antaranya terkait penguatan industri pertahanan dalam negeri, mewujudkan ketahanan pangan, menata kembali aset-aset di lingkungan Kemenhan dan TNI yang kurang produktif, ikut andil meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), hingga mewakili Menhan Prabowo dalam berbagai pertemuan tingkat kawasan maupun dunia.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
