mengelola kementerian yang semakin besar dan banyak personal yang tentu saja tidak mudah di dalam monitoring, evaluasi, dan pengendaliannya, berkaitan dengan kinerjaJakarta (ANTARA) - Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan kinerja dalam 100 hari pertama pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto menjadi sangat penting untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan publik.
“Memang statement (Prabowo terkait partai politik agar tidak menugaskan seorang menteri mencari uang dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN) akan sangat positif manakala itu dibuktikan, apalagi misalnya 100 hari pertama, karena itu sangat penting untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan publik,” ucapnya dalam diskusi virtual yang diadakan Indef dan Universitas Paramadina di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, salah satu upaya untuk menjaga APBN dari pemburu rente adalah penguatan institusional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang bergerak untuk mengantisipasi agar para menteri, wakil menteri, atau para pejabat publik lainnya tidak melakukan korupsi.
Peran dari KPK dinilai harus benar-benar dioptimalkan, sehingga upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi dilakukan tanpa pandang bulu.
Sebagai Presiden, Prabowo juga disebut harus mempunyai komitmen kuat untuk merealisasikan dan membuktikan pernyataan tersebut, sehingga meningkatkan kepercayaan publik, pengusaha, dan para pemangku kepentingan terkait.
Di sisi lain, dia menerangkan kabinet Prabowo-Gibran Rakabuming Raka yang kemungkinan akan menambahkan 12 kementerian/lembaga (K/L) sehingga total K/L menjadi sekitar 44-46, berpotensi membebani fiskal negara. Karena itu, perlu diatur secara mendetail terkait nomenklatur kementerian baru, sinkronisasi antara K/L baru dengan K/L lama, dan sebagainya.
“Jadi, nampaknya kabinet yang gemuk ini juga saya kira akan punya tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo, apalagi di 100 hari pertama, (sehingga perlu mencari cara) bagaimana bisa mengelola kementerian yang semakin besar dan banyak personal yang tentu saja tidak mudah di dalam monitoring, evaluasi, dan pengendaliannya, berkaitan dengan kinerja atau capaian yang ingin dicapai,” ungkap Rizal.
Ekonom tersebut menegaskan bahwa peringatan Prabowo terhadap para pejabat dari partai politik untuk menjaga APBN dapat diwujudkan jika ada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di dalam penggunaan anggaran. Lembaga-lembaga yang memiliki fungsi mengawasi kinerja pemerintahan turut berperan penting dalam mencegah dan mengatasi korupsi.
“Presiden harus powerful untuk menindak siapapun menterinya, siapapun kabinetnya, yang melakukan korupsi atau memainkan anggaran APBN, maka dia harus ditindak oleh hukum yang berlaku, difungsikan lembaga-lembaga yang memang punya otoritas di situ,” kata dia.
“Kalau itu (menjaga APBN dari pemburu rente) terwujud, maka bisa dipastikan (adanya peningkatan) daya tarik investasi, kepercayaan publik atau kepercayaan pengusaha terhadap efektivitas dari birokrasi. Tentu, birokrasi melalui perizinan yang mudah di dalam berusaha ini juga akan mempermudah terhadap daya saing dan percepatan investasi, terutama di dalam merealisasikan investasi itu. Terlebih lagi, kalau misalnya corruption ini bisa ditekan, atau katakanlah betul-betul presiden baru ini mensortir orang-orang yang amanah, jujur, profesional, maka ini juga akan memberikan kepercayaan terhadap publik di dalam mendorong produktivitas mereka,” ujarnya.
Baca juga: Urgensi Program Makan Bergizi Gratis bagi Indonesia Emas 2045
Baca juga: Akademisi: Penambahan kementerian untuk permudah kinerja pemerintah
Baca juga: Anggota DPR harap pemerintah baru fokus atasi kemiskinan
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
