Selama ini pelaksanaan dalam kegiatan penurunan stunting masih memperlihatkan hasil yang memang belum optimal dari indikator-indikator yang memang dinyatakan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021Jakarta (ANTARA) - Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Diah Lenggogeni menyampaikan pihaknya berharap peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terus diperkuat dapat membantu pemerintah untuk mencapai target percepatan penurunan angka stunting dengan lebih maksimal.
Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), penurunan prevalensi stunting hanya terjadi sebesar 0,1 persen pada tahun 2023 atau menjadi 21,5 persen dari sebelumnya 21,6 persen pada tahun 2022.
Sebelumnya pemerintah menargetkan penurunan stunting sampai dengan 14 persen pada 2024 dan direvisi menjadi 18,8 persen pada 2025.
“Hal ini memang menimbulkan banyak pertanyaan terkait program yang sudah kita laksanakan bersama. Yang mana kami sangat berharap peran-peran dari para kader atau TPK ini akan terus dilaksanakan, sebagaimana juga bahwa target capaian stunting ini di tahun 2025 juga menjadi salah satu target di dalam Rancangan Awal RPJMN 2025-2029,” kata Diah dalam acara “Kelas TPK Hebat Seri IV” secara daring di Jakarta, Rabu.
Bappenas, lanjutnya, menyambut baik kehadiran TPK sebagai bagian dari aktor pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang memiliki potensi untuk memberikan pendampingan yang intensif kepada sasaran utama keluarga pada 1.000 hari pertama kehidupan.
Baca juga: Bappenas: Perlu pemetaan sumber protein lokal cegah stunting
Ia berharap TPK terus mendampingi keluarga-keluarga pada 1.000 hari pertama kehidupan, baik dalam mengidentifikasi tantangan setiap keluarga dalam pemenuhan kebutuhan gizi, membangun pemahaman terhadap pola hidup sehat, maupun memastikan permasalahan ibu hamil dan baduta mendapatkan pendampingan untuk penguatan tata laksana perbaikan gizi.
“Pendampingan yang dilakukan bisa bersifat langsung, seperti pemberian makanan tambahan ataupun secara tidak langsung seperti mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan spesifik, maupun yang lebih tepat sasaran kepada sasaran 1.000 hari pertama kehidupan,” kata dia.
Diah mengingatkan stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu menjadi prioritas. Oleh karena itu Bappenas berharap upaya pencegahan stunting menjadi perhatian utama untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat.
Baca juga: Bappenas: Program Makan Bergizi Gratis solusi tekan stunting
Dalam menjalankan fungsi dan perannya, lanjut Diah, TPK juga tidak bisa bekerja sendiri, sehingga kolaborasi dari berbagai aktor yang bergerak di lapangan diharapkan akan terus terbangun.
Di sisi lain ia turut mengapresiasi kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang terus secara berkelanjutan mengadakan pelatihan untuk pendampingan keluarga, terutama di tingkat desa atau kelurahan. Intervensi ini, menurutnya, menjadi bagian terkuat dari pelaksanaan intervensi yang sangat dekat dengan sasaran upaya pencegahan dan penurunan stunting.
“Selama ini pelaksanaan dalam kegiatan penurunan stunting masih memperlihatkan hasil yang memang belum optimal dari indikator-indikator yang memang dinyatakan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Oleh karena itu kami terus mendorong hasil informasi yang disampaikan oleh TPK menjadi dasar analisis yang kuat untuk penyusunan kebijakan terkhusus bagi anak-anak yang berisiko stunting dan akan mendapatkan rumusan untuk intervensi kunci ke depannya,” kata Diah.
Baca juga: Pemerintah fokus intervensi daerah dengan tingkat stunting tinggi
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
