Gagasan berdirinya Lemhannas tercetus dari Jenderal Abdul Haris (AH) Nasution. Seorang jenderal yang selamat dari penculikan pada Gerakan 30 September PKI atau yang kerap dikenal sebagai G30S/PKI, pada 1965.
Ide untuk mendirikan sebuah Lembaga Pertahanan Nasional (nama awal dari Lemhannas), tertuang dalam surat yang dibuat AH Nasution selaku Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan pada 1962. Surat itu mendapat respons positif dari Menteri Pertama Ir Djuanda Kartawidjaja pada masa tersebut.
Untuk menindaklanjuti niatan pembentukan lembaga, terbitlah Surat Keputusan Menteri Pertama Nomor 149/MP/1962 Tanggal 6 Desember yang berisi agar segera membentuk Panitia Interdepartemental yang bertugas mempersiapkan pembentukan sebuah Lembaga Pertahanan Nasional.
Mengutip laman lemhannas.go.id, Panitia Interdepartemental dilantik pada 13 Desember 1962, sekaligus menandakan wadah awal pembentukan Lemhannas.
Panitia tersebut kemudian mulai bekerja untuk merumuskan segala pendapat tentang lembaga itu, di antaranya penggunaan istilah 'pertahanan', bentuk kegiatan lembaga, dan falsafah yang melandasi kegiatan Lemhannas.
Pada 7 Maret 1963, rumusan hasil kegiatan panitia itu disampaikan secara lengkap kepada Menteri Pertama Djuanda. Rumusannya berisi kehadiran Lemhannas merupakan salah satu urgensi nasional dalam rangka menyelamatkan/melestarikan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, serta tujuan negara dan terjaminnya kelangsungan hidup bangsa Indonesia di tengah peradaban dunia.
Demi menjadikan nyata dan tidak lagi berbentuk konsep, Menko Hankam/Kasab membentuk Staf Pelaksanaan berikut petunjuk pelaksanaan pendirian Lemhannas.
Staf Pelaksana Lemhannas yang tertuang dalam Surat Keputusan Menko Hankam/Kasab pada 11 Juli 1964, diketuai oleh Mayjen TNI Wiluyo Puspoyudo, yang dilantik pada 20 Juli 1964 oleh AH Nasution yang telah menjadi Menko Hankam/Kasab.
Pada hari yang sama, dikeluarkan pula Petunjuk Pelaksanaan tentang Pendirian Lemhannas, yang direncanakan bahwa peresmian sekaligus pembukaan Lemhannas akan dikaitkan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 1964. Namun, rencana itu sempat tertunda dan akhirnya harus mundur.
Setelah melalui proses 2,5 tahun lebih, hari kelahiran Lemhannas ditetapkan pada 20 Mei 1965 atau bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.
Seiring berjalannya waktu, Lemhannas menjelma menjadi lembaga strategis yang banyak memberikan masukan kepada pemerintah maupun ABRI pada masa itu. Kajian pendidikan, pengaderan pemimpin-pemimpin lembaga, dan swasta, menjadi aktivitas keseharian dari lembaga tersebut.
Berumur hampir 29 tahun, pada 2 Februari 1994 terjadi perubahan kedudukan (reposisi). Lemhannas diserahterimakan dari Mabes ABRI kepada Departemen Hankam (sekarang Kementerian Pertahanan). Perubahan ini menjadikan Gubernur Lemhannas bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertahanan.
Tahun-tahun selanjutnya, Lemhannas silih berganti dipimpin oleh sosok berlatar belakang militer.
Namun, budaya itu terputus pada 2005 ketika Ermaya Suradinata, pada 15 Februari 2001 sampai 30 Agustus 2005, menjadi Gubernur Lemhannas pertama yang berasal dari sipil.
Jejak Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu diikuti oleh Muladi yang merupakan seorang akademikus cum politikus Partai Golkar pada 17 Februari 2011.
Kemudian, Budi Susilo Soepandji yang meraih gelar doktor bidang Geotechnical Engineering dari Ecole Centrale Paris, Prancis, menggantikan Muladi guna bertakhta memimpin Lemhannas hingga 2016.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
