Kepala BSKJI: Sanksi pidana bagi pelaku industri yang melanggar SNI

Kalau dia sudah SNI wajib, maka kewajiban dan sanksinya sudah harus ada

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Andi Rizaldi menyebut akan ada sanksi administratif dan pidana bagi pelaku industri yang tidak mampu memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk-produknya.

"Kalau terkait dengan SNI ini sudah masuk ke ranah pidana, sehingga nanti sanksinya juga berupa sanksi pidana dan denda, plus denda jadi tidak bisa memilih, harus dua-duanya," ujar Andi usai melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakukan SNI secara Wajib di Jakarta, Rabu.

Terkait dengan sanksi administratif, kata Andi, diberikan kepada pelaku industri yang memiliki permasalahan administratif. Adapun sanksi ini dapat berupa teguran hingga pencabutan izin usaha.

Andi menyampaikan penyusunan peraturan terkait dengan SNI ini ditujukan untuk pengembangan industri dalam negeri. Dalam penyusunan ini, Kemenperin juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti asosiasi, pelaku usaha dan lainnya.

Pihaknya ingin agar industri dalam negeri bisa menggeliat sehingga tidak dipenuhi dengan produk-produk impor.

"Kami tidak memandang bulu, apakah dia produknya itu dari dalam negeri maupun impor. Kalau dia sudah SNI wajib, maka kewajiban dan sanksinya sudah harus ada," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita mengeluarkan regulasi baru terkait pengenaan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi 16 produk industri, dengan tujuan untuk memberikan jaminan kualitas pada masyarakat.

Agus mengatakan beleid yang tertuang dalam skema Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) itu mengatur proses penilaian kesesuaian yang mencakup audit dan pengujian pada produk-produk yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan.

Untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, pihaknya telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 laboratorium penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk.

Disampaikannya LPK tersebut berperan penting dalam memastikan bahwa produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar yang berlaku, serta memberikan jaminan kualitas kepada konsumen.

Adapun ke-16 Permenperin baru itu ditujukan untuk mengatur produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

Kemenperin mencatat sudah memiliki 5.300 SNI yang ditujukan untuk berbagai sektor industri, dan dari angka tersebut 130 di antaranya sudah berstatus SNI wajib.