Tiongkok perintahkan penyelidikan terhadap LSM asing

Beijing (ANTARA News) - Dewan Keamanan Nasional Tiongkok yang baru dibentuk memerintahkan penyelidikan terhadap organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing yang beroperasi di negara tersebut.

"Penyelidikan menyeluruh" sudah diluncurkan oleh dewan keamanan dan tampaknya sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah mulai Mei dan akan berlanjut sampai akhir Juli, demikian laporan laman berita partai lokal di Yuncheng, Propinsi Shanxi, yang dikutip kantor berita AFP.

Menurut surat pemberitahuan yang dirilis oleh pemerintah lokal Yuncheng dan pekan ini dimuat daring dengan tautan ke laman Yuncheng Sunlight Rural Public Integrity Network, penyelidikan terhadap LSM-LSM asing dan kaitannya dengan organisasi mitra lokal ditujukan untuk "meletakkan dasar bagi penguatan lebih jauh pengaturan standard".

Tautan ke artikel asli yang diunggah tampaknya sudah dihilangkan pada Jumat.

Namun beberapa portal berita Tiongkok menampilkan gambar layar pemberitahuan itu, yang menyebutkan bahwa yayasan, masyarakat, kamar dagang, institut, dan organisasi nirlaba asing akan termasuk dalam penyelidikan menyeluruh itu.

Surat pemberitahuan itu juga meminta pejabat pemerintah lokal untuk tidak berbicara di depan publik terkait penyelidikan itu untuk "menghindari munculnya keprihatinan lokal dan internasional serta spekulasi".

Baik pemerintah lokal Yuncheng maupun Dewan Keamanan Nasional tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar mengenai hal itu pada Jumat.

Berita tersebut muncul saat perusahaan-perusahaan asing dan organisasi-organisasi lain berada di bawah pengawasan ketat pihak berwenang Tiongkok.

Awal pekan ini, seorang pejabat senior badan anti-korupsi memperingatkan bahwa para pakar di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok (Chinese Academy of Social Sciences/CASS) yang berafiliasi dengan pemerintah telah menyebarkan gagasan palsu dalam jaringan dan membiarkan terjadinya "infiltrasi" asing dalam karya mereka.

Pihak berwenang Tiongkok membatasi akses mesin pencari Google dalam beberapa pekan terakhir, sementara tahun lalu sejumlah perusahaan farmasi asing termasuk Eli Lilly yang berbasis di Amerika Serikat, Novo Nordisk Denmark dan GlaxoSmithKline dari Inggris juga menemukan bahwa usaha mereka dalam pengawasan, demikian laporan media pemerintah. (Uu.S022)