... kami tahu persis siapa yang memberi perintah itu... "Jakarta (ANTARA News) - "Kami eks PPI Timor Timur sudah sepakat membela Prabowo Subianto, jika mantan komandan jenderal Kopassus TNI AD dan panglima Kostrad itu terus disudutkan," ucap Agustino Pinto, salah seorang pejuang pro-integrasi Timor Timur, dari Kupang, Jumat.
Dia menegaskan, perintah "bumi hangus" di Timor Timur pascajajak pendapat 1999, kata dia, memang tidak pernah diungkap siapapun saat menjalani sidang di Pengadilan HAM.
Menyusul disintegrasi Provinsi (saat itu) Timor Timur, ada pengerahan sejumlah besar "personel" Pengamanan Swakarsa yang terdiri dari kalangan sipil di Jakarta, di seputaran peristiwa Semanggi I, pada saat Wiranto menjadi menteri pertahanan keamanan/panglima ABRI.
Banyak korban kalangan sipil di Jakarta saat itu, karena konflik horizontal. Sampai saat ini pemrakarsa dan pengerah Pengamanan Swakarsa dari luar Jakarta dan Pulau Jawa itu masih gelap.
Terkini, wacana atau "fakta" keterlibatan Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Prabowo Subianto diungkap bekas Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI, Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto, kemarin (19/6).
"Kasus ini (bumi hangus) memang ditutup rapat dan dijaga begitu rapi agar tidak sampai bocor di pengadilan. Namun, kalau Prabowo juga terus disudutkan terkait dengan masalah penculikan aktivis HAM dan pelanggaran HAM lainnya di Indonesia, kami akan siap membelanya," ujar Pinto.
Ia menegaskan bentuk pembelaan yang akan dilakukan eks PPI Timor Timur terhadap Prabowo Subianto adalah mengungkap secara transparan perintah bumi hangus di Timtim pascajajak pendapat 1999.
"Siapa yang memerintahkan untuk melakukan aksi bumi hangus tersebut? Kami (PPI) adalah pelaksana di lapangan, sehingga kami tahu persis siapa yang memberi perintah itu," katanya.
"Kami masih terus menjaga dan melindunginya sampai sekarang. Jika Prabowo tetap terus disudutkan, kami akan membongkar rahasia negara terkait dengan perintah bumi hangus Timor Timur itu," katanya.
Para eks PPI Timtim cukup heran dengan perseteruan para jenderal purnawirawan ketika Prabowo Subianto lolos menjadi salah satu kandidat presiden untuk bertarung dengan Joko Widodo pada Pemilu Presiden 9 Juli 2014.
"Kami sangat prihatin dengan perseteruan para jenderal purnawirawan saat ini. Jika Prabowo tetap terus dipojokkan terkait pelanggaran HAM, kami juga tidak segan-segan membongkar siapa yang mengeluarkan perintah bumi hangus Timor Timur selepas jajak pendapat pada 1999," katanya.
"Kami sudah sangat malu, karena para jenderal itu punya hubungan emosional dengan Timor Timur," kata Pinto.
Pewarta: Laurensius Molan
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014