Penyelesaian isu Laut China Selatan kedepankan sentralitas ASEAN

Kuala Lumpur (ANTARA) - Penyelesaian isu Laut China Selatan akan selalu mengedepankan prinsip sentralitas ASEAN yakni melalui jalan negosiasi dan dialog, kata Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Selasa.

Berkaitan dengan geopolitik, Anwar mengatakan ASEAN terikat dengan prinsip awal yakni sentralitas agar hubungan semua negara tidak terpengaruh isu yang timbal.

Ia mengatakan fokus ASEAN adalah pertumbuhan ekonomi. Fundamental ekonomi menjadi tolok ukur utama, dan anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tidak menginginkan kawasan regional menjadi arena benturan dua kekuatan besar dunia.

“Dulu Amerika Serikat dengan Uni Soviet, sekarang Amerika Serikat dengan China. Itu sebabnya kami meningkatkan hubungan dengan China, sekarang mulai mendekati BRICS. Beberapa negara ASEAN mengambil keputusan sama,” kata Anwar, saat menjawab pertanyaan anggota parlemen dalam Sidang Dewan Rakyat yang diikuti secara daring.

Namun dalam kasus Laut China Selatan, ia mengatakan sudah ada kesepakatan penyelesaian semua sengketa harus melalui perundingan, baik bilateral maupun multilateral ASEAN. Dengan prinsipnya berpegang pada Konvensi Hukum Organisasi Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982/UNCLOS 1982).

Namun demikian, Anwar mengatakan meski pendekatan sentralitas ASEAN diambil, tetapi sudut pandang Malaysia belum berubah mengenai wilayah milik mereka. Karena itu operasi Petroliam National Bhd (Petronas) di perairan Sarawak tetap dilanjutkan meski muncul satu nota keberatan China.

“Kami sampaikan akan terus melanjutkan, namun tidak pernah menutup ruang untuk membahas masalah tersebut,” ujar Anwar.

Malaysia, menurut dia, mempunyai masalah dengan semua negara tetangga.

“Dengan Thailand, Filipina, Indonesia, Singapura misalnya, dan Brunei. Maka kita tidak setuju bila permasalahan sengketa perbatasan ini hanya tertuju pada satu negara, misalnya China. Dan masalah ini tidak mempengaruhi hubungan diplomatik, perdagangan dan persahabatan dekat dengan tetangga kita,” kata Anwar.

Meski demikian, ia mengatakan Malaysia tetap akan menegur dan memprotes jika perairannya digunakan untuk garis pertahanan tanpa izin.

Sementara itu, terkait konflik di Myanmar, ia mengatakan ASEAN telah mencapai kesepakatan mengenai masalah konsensus untuk mencapai solusi bagi negara tersebut.

Meski tidak mengakui rezim yang berkuasa saat ini, jalur untuk diskusi secara informal dengan Myanmar tetap terbuka, dengan tujuan menarik negara itu kembali dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan bersama oleh ASEAN termasuk cara berdiskusi secara inklusif dengan rezim junta, oposisi, hingga negara-negara sekutu.