"Dia kan guru besar di bidang pendidikan, satu. Dan yang kedua, dulu kan pernah menjadi Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)," kata Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Selasa.
Menurut Busyro, rekam jejak Mu'ti yang cukup panjang di bidang pendidikan mewakili kompetensinya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Untuk dinyatakan layak sebagai menteri, menurut dia, rekam jejak merupakan syarat paling penting yang harus dipenuhi.
"Track record itu menyangkut integritas, nomor satu terpenting itu," kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Berikutnya, tambah Busyro ada pengakuan atau testimoni dari masyarakat luas tentang rekam jejak tersebut sehingga bukan atas dasar klaim atau hubungan keluarga.
Baca juga: Abdul Mu'ti diminta Prabowo pimpin Kemendikdasmen
Ia berharap Abdul Mu'ti atau siapa pun yang nantinya memperoleh mandat sebagai menteri atau kepala badan pada kabinet pemerintah Prabowo-Gibran agar konsentrasi bekerja dengan tidak merangkap jabatan.
"Misalnya, menteri-menteri, kepala badan rangkap jabatan itu sudah tidak mungkin bisa konsentrasi dan nanti dampaknya pasti kerja separuh-separuh," ujarnya.
Selain itu, siapa pun yang pada akhirnya menjadi Mendikdasmen, Busyro berharap mampu membenahi arah pendidikan di Indonesia dengan membangun desain, filosofi, ideologi, metodologi yang komprehensif, dan kompatibel sebagaimana tujuan pendidikan karakter.
Dengan begitu, ia berharap pendidikan di Indonesia kelak mampu membangun kepemimpinan dengan berbasis ilmu dan profesi.
"Tapi, bukan membentuk tukang lho. Kalau tukang itu orientasinya ahli, itu nanti untuk pasar. Kalau pendidikan diorientasikan untuk memenuhi market, ya berarti itu industri," katanya.
Baca juga: Abdul Mu'ti diminta teken Pakta Integritas sebelum dipanggil Prabowo
Meski demikian, Busyro mengaku baru saja mendengar kabar bahwa Abdul Mu'ti bakal ditunjuk menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Saya tahu itu baru ini tadi karena tidak ada tawaran resmi ke PP Muhammadiyah yang saya ketahui lho. Sebab kalau ada tawaran resmi (sebagai menteri) seperti yang dulu, itu dibahas di dalam PP," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti dipanggil Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jakarta pada Senin (14/10).
Kepada awak media, Mu'ti mengaku diminta Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Tadi Pak Prabowo menyampaikan memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan insyaallah saya didampingi oleh wakil menteri," ujar Mu'ti.
Dalam pertemuannya dengan Prabowo, ia menyatakan siap menerima amanah itu.
Prabowo, kata Mu'ti, menyampaikan agar memajukan pendidikan Indonesia karena sejatinya pendidikan menjadi kunci untuk membangun bangsa.
Baca juga: Sosok Abdul Mu'ti calon menteri di kabinet Prabowo
Baca juga: Abdul Mu'ti: Muhammadiyah netral pada Pilpres 2024
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
