... akan cari, siapa PSK dan mucikari ikut deklarasi... "Surabaya (ANTARA News) - Lokalisasi Dolly dan Jarak Kota Surabaya yang sudah dideklarasikan tutup pada Rabu malam (18/6), namun hingga Kamis malam ini masih tetap operasional seperti biasanya.
"Deklarasi itu tidak ada dasar hukum. Tapi kalau mengeluarkan SK, nanti saya akan pelajari untuk mengajukan gugatan hukum," kata Koordinator Barisan Bintang Merah, Saputro, alias Pokemon.
Menurut dia, mereka akan terus melawan sampai hak-hak kemanusiaan berupa hak ekonomi dan hak hidup sejahtera terpenuhi. Bahkan sudah menyiapkan gugatan hukum bila deklarasi penutupan Dolly disertai dengan surat keputusan wali kota Surabaya.
Ia mengatakan tuntutan pihak Dolly dan Jarak sangat jelas yakni meminta jaminan ekonomi.
Sebab, warga Dolly sama dengan masyarakat secara umum. Pemerintah kota, kata dia, tidak boleh melakukan perbuatan diskriminatif terhadap warganya sehingga ia meminta agar Pemkot bijaksana dalam mengambil setiap kebijakan pembangunan.
Massa Barisan Bintang Muda mengancam akan tetap menutup akses masuk ke Dolly Surabaya. Tindakan itu dilakukan bila Pemkot tetap memaksakan diri menutup lokalisasi Dolly dan Jarak.
"Untuk sementara kami blokade di sekitar sini dulu, tapi kalau tetap ditutup, maka akan blokade semua akses masuk Surabaya," jelasnya.
Terkait pelaksanaan deklarasi penutupan di Islamic Centre, Ketua RT5 RW6 Kelurahan Putat Jaya, Supeno, mengatakan, pihaknya akan segera mencari data sejumlah PSK dan mucikari yang terlibat deklarasi penutupan.
"Kami akan cari, siapa PSK dan mucikari ikut deklarasi, karena kemarin malam (18/6) sudah dirapatkan dan sepakat seluruh warga tidak akan menghadiri undangan dan tetap bersikap menolak penutupan, dan telah dibuktikan dengan tak satupun warga kami keluar dari lokasi ini," ucapnya.
Di sekitar lokalisasi Dolly tampak sejumlah warga, PSK, dan mucikari tetap siaga dan terus memantau tamu asing yang datang ke wilayahnya karena khawatir masuknya gerakan dari kelompok tertentu yang datang tiba-tiba.
Tidak hanya itu, sebagai ungkapan rasa syukur atas kegigihan perlawanannya, warga akan mengadakan tasyakuran untuk menandai bahwa usaha lokalisasinya tetap dibuka seperti biasa.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, memastikan aktifitas prostitusi lokalisasi Dolly dan Jarak tidak ada lagi. Pernyataan ini menyusul deklarasi penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu.
Menurut dia, jika tetap beroperasi maka Pemkot Surabaya akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Misalnya, kalau ada kasus traffiicking, maka polisi harus bergerak menangkap para pelaku.
Risma telah meminta kepada petugas kepolisian agar menindak tegas bila masih ada yang tetap beroperasi. "Sebelum puasa dana kompenasi diberikan, setelah lebaran nanti tidak ada aktifitas prostitusi sama sekali," katanya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai memberikan dana kompensasi kepada 1.449 Pekerja Seks Komersial (PSK) dan 311 mucikari di Kantor Koramil Sawahan, Kamis ini.
"Kompensasi proses selama lima hari, kalau tidak diambil akan diserahkan kembali ke pemerintah pusat. Karena dananya ada di bank harus segera diambil supuya tidak ada bunga. Kalau ada bunga nanti khawatir ada masalah," katanya.
Massa Barisan Bintang Muda mengancam akan tetap menutup akses masuk ke Dolly Surabaya. Tindakan itu dilakukan bila Pemkot tetap memaksakan diri menutup lokalisasi Dolly dan Jarak.
"Untuk sementara kami blokade di sekitar sini dulu, tapi kalau tetap ditutup, maka akan blokade semua akses masuk Surabaya," jelasnya.
Terkait pelaksanaan deklarasi penutupan di Islamic Centre, Ketua RT5 RW6 Kelurahan Putat Jaya, Supeno, mengatakan, pihaknya akan segera mencari data sejumlah PSK dan mucikari yang terlibat deklarasi penutupan.
"Kami akan cari, siapa PSK dan mucikari ikut deklarasi, karena kemarin malam (18/6) sudah dirapatkan dan sepakat seluruh warga tidak akan menghadiri undangan dan tetap bersikap menolak penutupan, dan telah dibuktikan dengan tak satupun warga kami keluar dari lokasi ini," ucapnya.
Di sekitar lokalisasi Dolly tampak sejumlah warga, PSK, dan mucikari tetap siaga dan terus memantau tamu asing yang datang ke wilayahnya karena khawatir masuknya gerakan dari kelompok tertentu yang datang tiba-tiba.
Tidak hanya itu, sebagai ungkapan rasa syukur atas kegigihan perlawanannya, warga akan mengadakan tasyakuran untuk menandai bahwa usaha lokalisasinya tetap dibuka seperti biasa.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, memastikan aktifitas prostitusi lokalisasi Dolly dan Jarak tidak ada lagi. Pernyataan ini menyusul deklarasi penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu.
Menurut dia, jika tetap beroperasi maka Pemkot Surabaya akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Misalnya, kalau ada kasus traffiicking, maka polisi harus bergerak menangkap para pelaku.
Risma telah meminta kepada petugas kepolisian agar menindak tegas bila masih ada yang tetap beroperasi. "Sebelum puasa dana kompenasi diberikan, setelah lebaran nanti tidak ada aktifitas prostitusi sama sekali," katanya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai memberikan dana kompensasi kepada 1.449 Pekerja Seks Komersial (PSK) dan 311 mucikari di Kantor Koramil Sawahan, Kamis ini.
"Kompensasi proses selama lima hari, kalau tidak diambil akan diserahkan kembali ke pemerintah pusat. Karena dananya ada di bank harus segera diambil supuya tidak ada bunga. Kalau ada bunga nanti khawatir ada masalah," katanya.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014
