Ia mengatakan bahwa kini ada gap antara populasi yang kurang terlayani dengan layanan keuangan yang mudah diakses di Indonesia.
“Akses terhadap layanan keuangan tetap menjadi hambatan signifikan bagi banyak orang Indonesia, terutama mereka yang berada di daerah pedesaan dan berpenghasilan rendah,” kata Piter Abdullah Rejalam di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah baru untuk memprioritaskan inklusi keuangan demi merevitalisasi dan memajukan lanskap ekonomi nasional.
“Kabinet baru harus menerapkan kebijakan yang memfasilitasi akses keuangan bagi populasi yang kurang terlayani dengan layanan keuangan yang mudah diakses di Indonesia ini,” ujarnya.
Piter menuturkan bahwa dengan menjembatani kesenjangan akses keuangan, pemerintah baru dapat merangsang kewirausahaan, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada ketahanan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Ia menuturkan bahwa salah satu kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintahan baru untuk mengatasi kesenjangan tersebut adalah peningkatan inklusi dan penguatan akses keuangan digital yang inovatif.
Untuk mendukung hal tersebut, ia mengatakan bahwa peran lembaga keuangan yang inovatif menjadi semakin penting.
Dengan memanfaatkan beragam inovasi teknologi, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan machine learning, pelaku industri jasa keuangan dapat mentransformasi aksesibilitas layanan keuangan dan menjadikannya lebih mudah dijangkau oleh para pelaku UMKM serta masyarakat yang kurang terlayani.
Dengan memprioritaskan inisiatif yang memanfaatkan teknologi dan mempromosikan inklusivitas, Piter mengatakan bahwa pemerintah dapat membuka jalan menuju masa depan keuangan yang lebih adil, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara.
“Mempromosikan inklusivitas melalui layanan keuangan digital tidak hanya meningkatkan kehidupan individu tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia,” imbuhnya.
Pada Senin (14/10), Prabowo Subianto mengundang beberapa tokoh ekonomi nasional, termasuk Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas potensi peran mereka dalam pemerintahan mendatang.
Baca juga: Pengamat sebut politik akomodatif masih bayangi kabinet Prabowo-Gibran
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024
