PDIP ajukan langkah hukum terkait transkrip Megawati-Basrief

Pasti akan lakukan langkah hukum,"

Batam (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo memastikan pihaknya akan melakukan langkah hukum terkait beredarnya transkrip pembicaraan Ketua Umum PDIP Megawati dengan Jaksa Agung Basrief Arief.

"Pasti akan lakukan langkah hukum," kata Tjahjo Kumolo usai menghadiri deklarasi relawan Jokowi-JK di Batam, Kamis.

Ia juga memastikan transkrip perbincangan terkait kasus Trans Jakarta yang menjerat Jokowi itu adalah tidak benar.

"Itu fitnah," kata dia.

Ia meminta Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas kasus tersebut agar tidak menjadi fitnah panjang.

Tjahjo juga meminta pihak kejaksaan agung mengklarifikasi adanya transkrip perbincangan itu.

Sebelumnya, beredar pemberitaan seolah-olah transkrip rekaman pembicaraan telepon antara mantan presiden Megawati Soekarnoputri dengan Jaksa Agung Basrief Arief yang meminta tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jokowi terkait kasus bus Transjakarta.

Di Surabaya, Calon wakil presiden nomor urut dua M Jusuf Kalla menegaskan Megawati Soekarnoputri tidak mungkin melakukan intervensi kepada penegak hukum sebagaimana yang diisukan dengan beredarnya transkrip seolah-olah isi pembicaraan telepon dengan Jaksa Agung Basrief Arief soal kasus busway.

"Ibu Megawati itu seorang negarawan hebat, tak akan melakukan itu," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla justru mempertanyakan kalaupun benar ada pembicaraan telepon seperti itu dari mana keluarnya transkrip tersebut. Menurut Jusuf Kalla logikanya sangat sulit diterima akal jika ada yang bisa merekam langsung pembicaraan tersebut.

"Kalau benar ada rekaman itu, keluarnya (bocor) dari mana? Apakah ada orang yang merekam langsung telepon itu? Atau bocor dari aparat? Tapi aparat dalam kepentingan apa merekam atau sadap ?" kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla juga mendesak aparat kepolisian untuk mengusut dengan tuntas kampanye hitam seperti ini.

"Polisi harus segera usut tuntas. Ini kampanye hitam seperti ini berbahaya," kata Jusuf Kalla.

Pilpres 9 Juli diikuti pasangan Prabowo Subianto- Hatta Rajasa serta Jokowi-Jusuf Kalla.

(Y011/B012)