Presiden Yudhoyono harap kebijakan luar negeri berkesinambungan

Nanti ketika ditetapkan ada Presiden terpilih saya akan lakukan pertemuan dengan pengganti saya sampaikan harapan bahwa banyak negara yang menginginkan kerjasama kemitraan...

Nadi, Fiji (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan kemitraan strategis dengan sejumlah negara yang telah dijalin oleh pemerintah Indonesia dan kebijakan politik luar negeri ke segala arah bisa dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya.

"Kalau mereka nyaman dengan kebijakan dan politik luar negeri kita yang setara, saling menghormati, partner yang setara dan nyaman,saya bisa menyimpulkan negara sahabat kita di Pasifik Selatan nyaman bila mengetahui kebijakan kita berkesinambungan," kata Presiden menjawab pertanyaan ANTARA dalam keterangan pers usai menyampaikan pidato kunci dalam pembukaan pertemuan II Forum Pembangunan Negara-Negara Kepulauan Pasifik yang berlangsung di Resort Denarau, Nadi, Fiji, Kamis pagi waktu Fiji atau Kamis dinihari waktu Jakarta.

Kepala Negara mengatakan pada saatnya nanti setelah ada Presiden RI terpilih pascapemungutan suara pilpres 2014--2019 nanti maka ia dalam pertemuan dengan Presiden terpilih akan menyampaikan sejumlah hal termasuk diantaranya bagaimana kelanjutan kerjasama dengan negara lain yang telah dijalin selama ini, juga termasuk di dalamnya kontinuitas kebijakan luar negeri Indonesia.

"Nanti ketika ditetapkan ada Presiden terpilih saya akan lakukan pertemuan dengan pengganti saya sampaikan harapan bahwa banyak negara yang menginginkan kerjasama kemitraan yang ada dilanjutkan dan bisa berlanjut pada pemerintahan mendatang," tegas Presiden Yudhoyono.

Pertemuan 16 negara anggota PIDF tersebut berlangsung sejak 18 Juni hingga 20 Juni 2014 mendatang membicarakan mengenai pembangunan bersama di kawasan Kepulauan Pasifik.

Sebagai tuan rumah, Perdana Menteri Fiji Josaia Voreqe Bainimarama membuka pertemuan tersebut dan kemudian Presiden Yudhoyono menyampaikan pidato kunci dalam pertemuan yang dihadiri lebih dari 500 peserta dari berbagai kalangan itu baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan juga pihak-pihak pemangku kepentingan.

(P008)