Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrat, Dede Yusuf mengatakan dengan dipastikannya eksistensi Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri di era kepemimpinan Presiden Prabowo pemekaran budaya di Indonesia berpotensi dapat semakin maju.
Hal itu karena kementerian tersebut hanya berfokus pada satu hal, yaitu terkait kebudayaan dan tentu artinya pemekaran atau pemajuan kebudayaan dapat menjadi salah satu program prioritas.
"Bagi para budayawan tentu ini adalah sesuatu hal yang sangat baik untuk bisa menjadi bagian terdepan di dalam konteks pemajuan kebudayaannya. Pemajuan kebudayaan itu bukan hanya memikirkan untuk melestarikan sesuatu yang lama tapi bagaimana mengkonversikannya di dalam kemajuan zaman," kata Dede di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Keberadaan Kementerian Kebudayaan bakal pacu nilai ekonomi masyarakat
Baca juga: Kemendikbudristek: Cara hidup berkelanjutan jadi dasar RIPK 2025-2045
Dede mengatakan selama ini pemerintah dalam hal menangani kebudayaan memiliki dua fokus yaitu melestarikan kebudayaan dan yang kedua adalah melakukan pemajuan atau pemekaran kebudayaan.
Pada saat dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI periode 2019-2024, ia mengatakan sebenarnya pihaknya telah mendorong pemajuan kebudayaan dengan menghidupkan kembali pendanaan bernama Dana Abadi.
Memanfaatkan anggaran dari pemerintah, pendanaan Dana Abadi itu diatur menjadi program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di periode 2019-2024.
Sepanjang periode itu, Kemendikbud telah menggelontorkan dana senilai Rp5 triliun untuk dana abadi termasuk untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan.
Meski demikian, tentunya hal-hal yang mendukung kemajuan kebudayaan tetap harus dilanjutkan bahkan ditingkatkan sehingga nantinya budaya Indonesia semakin dapat dikenal bahkan merajai di dalam negeri.
"Mudah-mudahan dengan periode pemerintahan baru Bapak Prabowo yang fokus adanya Menteri Kebudayaan, kita bisa semakin mengawal kebudayaan ini agar menjadi tuan rumah dan raja di negara kita sendiri," kata Dede Yusuf.
Sebelumnya, anggota DPR RI Periode 2024–2029 Syaiful Huda menyampaikan kemungkinan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dipecah menjadi tiga kementerian di era pemerintahan Presiden Terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto.
"Setahu saya, memang ada rencana akan dipecah. Ada opsi jadi dua, ada opsi jadi tiga," kata Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Ia menyampaikan tiga kementerian tersebut adalah terkait dengan bidang pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan riset serta kebudayaan.
"Tadinya opsi tiga itu ada dikdas (pendidikan dasar), dikti (pendidikan tinggi) dan riset dan kebudayaan, tapi sampai hari ini kita tunggu," kata dia.
Baca juga: Kemendikbud: Kebudayaan perlu jadi standar pelayanan minimal pemda
Baca juga: Dirjen Kebudayaan: "Archipelagic thinking" bisa majukan Indonesia
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024