MUI: partisipasi pemilih bentuk syukur berdirinya NKRI

Partisipasi pada pemilihan seperti Pemilu Pilpres merupakan satu wasilah untuk mensyukuri berdirinya NKRI atas rahmat Allah.

Bandung (ANTARA News) - Ketua MUI Jawa Barat, KH Hafidz Utsman, menyatakan partisipasi rakyat Indonesia dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014, merupakan bentuk syukur berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Partisipasi pada pemilihan seperti Pemilu Pilpres merupakan satu wasilah untuk mensyukuri berdirinya NKRI atas rahmat Allah," kata Hafiz Utsman pada diskusi publik MUI Jabar, di Bandung, Kamis.

Pada kesempatan itu, Ketua MUI Jabar mengimbah warga Jabar yang telah memiliki hak pilih dan umumnya rakyat Indonesia untuk datang dan memberikan hak pilihnya di TPS pada Pemilu Pilpres 2014.

"Bagi warga Indonesia wajib memilih di Pilpres, khususnya bagi umat Islam itu merupakan kewajiban secara hukum," katanya.

Menurut Hafidz, sebaga rakyat wajib untuk memanfaatkan kesempatan atau peluang untuk memberikan pilihannya kepada capres/cawapres yang akan menjadi pemimpin negeri dalam lima tahun ke depan.

Sementara itu pakar politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Prof Dr Asep Warlan menyatakan optimistis tingkat partisipasi Pemilu Pilpres 2014 akan berada di atas 70 persen.

"Saya optimistis lebih dari 70 persen, masyarakat akan ikut serta dalam Pilpres 2014," kata Asep Warlan.

Pada kesempatan itu, ia mendorong media massa objektif dalam pemberitaan Pilpres 2014 dan hal ini tidak akan mempengaruhi menurunnya antusiasme dari masyarakat

Menurut dia, keberpihakan media itu merupakan dinamika politik yang terkait dengan kebijakan masing-masing media. Tapi, dengan menggunakan media massa maka informasi dan pemahaman masyarakat semakin luas. Sehingga antusiasme masyarakat, dalam Pilpres akan lebih besar dibandingkan dengan Pemilu Legislatif .

Asep menambahkan, pemilih muda termasuk mahasiswa, pasti cerdas dan bijak dalam memilih. Menilai dari beberapa aspek, yang bisa membantu dalam menentukkan pilihan diantaranya figur, program yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat kedepannya, berpihak pada rakyat, memiliki pengaruh dan wibawa dihadapan publik serta memiliki identitas moral yang baik.

"Yang pasti masyarakat sudah bisa menilai dari cara berkampanye yang bersih," katanya menambahkan.
(*)