MTI dorong penyusunan kebijakan transportasi umum perkotaan nasional

peran penting kota sebagai pusat peradaban, budaya, serta pusat pembangunan kesejahteraan bangsa harus terus dijaga dan bahkan ditingkatkan jangan sampai terhambat oleh masalah kemacetan

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong penyusunan kebijakan transportasi nasional serta percepatan pembangunan angkutan umum perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi transportasi di Indonesia.

Ketua Umum MTI Tory Damantoro mengatakan bahwa salah satu bagian utama dari kebijakan transportasi nasional ke depan adalah pembangunan sistem angkutan umum di kawasan perkotaan.

"Penduduk perkotaan sudah mencapai 170 juta orang, di sisi lain peran penting kota sebagai pusat peradaban, budaya, serta pusat pembangunan kesejahteraan bangsa harus terus dijaga dan bahkan ditingkatkan jangan sampai terhambat oleh masalah kemacetan," kata Tory dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Untuk itu, MTI mengingatkan semua pihak terkait bahwa sudah sangat mendesak bagi kota-kota besar di seluruh Indonesia untuk memiliki sistem angkutan umum yang layak, efisien, berkeselamatan, dapat diandalkan, dan bisa menjadi kebanggaan seluruh warga masyarakat.

Dia juga mengatakan bahwa MTI menyambut baik gagasan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan yang menginisiasi penyusunan Kebijakan transportasi Nasional.

"Yang memang sudah mendesak dikeluarkan untuk memberikan arah kebijakan transportasi di periode 20 tahun mendatang sebagai terjemahan dari RPJPN 2025-2045 yang baru disahkan beberapa waktu lalu," ujarnya.

Tory mengaku bahwa seluruh jajarannya mendukung penuh penyusunan dan sosialisasi kebijakan transportasi nasional yang bersifat jangka panjang tersebut.

Menurutnya, hal itu penting agar pembangunan sektor transportasi dapat makin tersusun secara terstruktur, cermat, dan kontinu melewati siklus kepemimpinan nasional yang akan datang.

"Sehingga dapat mempercepat pencapaian agenda pembangunan Indonesia secara lebih efektif, berdampak, dan berkelanjutan," terangnya.

Tory menilai bahwa untuk pembangunan angkutan umum diperlukan komitmen politik dan kerja sama yang kuat antar daerah agar dapat secara konsisten dan berkelanjutan dalam merespon kebutuhan perkembangan kota yang terus meluas melampaui batas-batas administrasi wilayah.

Meski begitu, ia mengapresiasi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang sejak awal menjabat di tahun 2016 lalu, selalu memberi kesempatan pada MTI memberikan masukan-masukan kebijakan dalam menghadapi tantangan sektor transportasi

"MTI mengucapkan penghargaan kepada Bapak Menteri Perhubungan yang telah menorehkan banyak prestasi dan inovasi di sektor transportasi, sambil terus mengingatkan masih adanya perbaikan perbaikan yang harus terus dilakukan," katanya pula.

MTI dari seluruh Indonesia hadir di Kota Bandung melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2024 (13-14 Oktober 2024).

Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan Seminar Nasional bertajuk "Arah Kebijakan Transportasi Nasional dan Penguatan Angkutan Umum Perkotaan di Indonesia" dengan menghadirkan pembicara kunci Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi; Dewan Pakar Prabowo-Gibran La Ode Kamaludin dan lainnya.

Rakernas tersebut juga menghasilkan keputusan rencana kerja pelaksanaan Kongres Internasional EASTS ke-16 di Surakarta yang diagendakan pada September 2025 dan Kongres MTI di Batam di bulan November 2025.

MTI menyebutkan bahwa Kongres EASTS diprediksi akan dihadiri 800-an peserta dari 20 negara dengan kolaborasi bersama Universitas Sebelas Maret dan Pemerintah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Kementerian Perhubungan.

Baca juga: Menhub: Angkutan umum perkotaan Indonesia berkembang pesat di 10 tahun
Baca juga: Kemenhub: 71 juta pengguna "Teman Bus" bebas dari masalah transportasi
Baca juga: Menhub dorong pemda selenggarakan angkutan perkotaan secara mandiri