Bahlil menyebutkan, per tahun subsidi gas dari LPG itu sekitar Rp60 triliun hingga Rp80 triliun.

"Itu subsidi kita, karena sejak 2006-2007 harga gas itu ndak pernah dinaikkan," tambah Bahlil pula.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Fanshurullah Asa mengusulkan kepada pemerintahan baru periode 2024-2029 agar membuat jaringan gas (jargas) kota, sebagai upaya penghematan penggunaan LPG.

"Guna menghemat anggaran pemerintah, kami mendorong pemerintahan yang baru untuk berani menempuh langkah peralihan subsidi LPG 3 kg kepada pembangunan jargas kota, dan secara bertahap mengurangi alokasi subsidi untuk wilayah yang akan dibangun jaringan gas tersebut," kata Fanshurullah dalam keterangan di Jakarta, Selasa (9/7).

Ilustrasi - Jaringan gas bumi PT PGN Tbk. ANTARA/HO-PT PGN Tbk
Menurutnya, keberadaan jargas kota akan menjadi solusi terbaik untuk menggantikan subsidi dan biaya dikeluarkan pemerintah untuk mendistribusikan LPG yang mencapai Rp830 triliun.

KPPU melihat kebijakan saat ini tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam kebijakan jargas, sementara subsidi LPG akan terus membebani anggaran pemerintah ke depan.

“Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berani dalam mengambil langkah strategis untuk mengganti subsidi LPG menjadi perluasan jaringan gas kota demi menghemat APBN, karena penggunaan subsidi saat ini tidak tepat sasaran," ujarnya.

Dia menerangkan, pengembangan jargas termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018.

Baca juga: PGN: Jargas bantu substitusi impor LPG nonsubsidi 83,5 juta kilogram
Baca juga: Bahlil ungkap upaya menekan biaya impor energi Rp500 triliun
 

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024