Bandung (ANTARA News) - Indonesia mengisyaratkan harapannya agar berbagai pihak, termasuk negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang terkena kabut asap, dapat memaklumi kesulitan Indonesia dalam menangani kabut asap akibat kebakaran hutan. Sejalan dengan itu, Indonesia menyatakan menyambut baik jika ada upaya kerjasama ASEAN dalam penanganan kebakaran hutan di tanah air. Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, ketika dihubungi ANTARA melalui saluran telpon, Minggu, mengatakan Pemerintah Indonesia sejauh ini terus melakukan langkah-langkah terbaik untuk dapat mengatasi kabut asap. "Tetapi memang belum tertangani secara penuh. Lahan-lahan gambut dan hutan dengan lokasi yang sulit dan jauh di pedalaman membuat penanganan tidak mudah," katanya. "Kita berharap musim hujan cepat datang, sehingga membantu mempercepat padamnya kebakaran hutan," tambahnya. Kebakaran hutan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia belakangan ini telah mengganggu negara-negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura. Masyarakat di sejumlah bagian negara-negara tersebut saat ini terpaksa harus hidup di tengah kabut asap, yang selain menggangu pernafasan juga mengurangi jarak pandang. Wakil PM Malaysia, Najib Razak, telah berkomentar bahwa Indonesia tidak bisa mengatasi sendiri masalah kabut asapnya sehingga dibutuhkan kerjasama ASEAN. ASEAN adalah perhimpunan 10 negara di Asia Tenggara yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. Tentang pernyataan Najib Razak itu, Andi Mallarangeng ketika menjawab pertanyaan ANTARA mengatakan Indonesia terbuka terhadap kerjasama dalam menangani kebakaran hutan. "Kita sendiri telah membuka kerjasama sejak tahun lalu, termasuk dengan Bomba Malaysia, dan kita terus akan membuka diri," katanya. Namun Andi mengatakan belum dapat memastikan apakah sudah ada negara-negara ASEAN yang telah menawarkan kerjasama serta bantuan seperti apa saja yang ditawarkan mereka untuk ikut menangani kebakaran hutan dan kabut asap. "Kalau tentang hal teknis seperti itu, yang lebih mengetahuinya menteri-menteri dan departemen terkait," katanya. (*)
Copyright © ANTARA 2006
