Cirebon, Jawa Barat (ANTARA News) - Ketua DPR, Agung Laksono, mengungkapkan bahwa anggaran untuk sektor pendidikan pada RAPBN 2007 akan ditingkatkan, namun demikian peningkatannya belum dapat mencapai 20 persen seperti digariskan dalam UUD 1945. Menurut dia, alokasi RAPBN 2007 untuk pendidikan sekitar 9.5 persen atau naik 0,4 persen dibanding tahun ini sebesar 9,1 persen dari APBN 2006. "Kita menyadari adanya keterbatasan pemerintah, sehingga kenaikan baru sebesar 0,4 persen," katanya di Cirebon, Minggu. Diharapkan anggaran pendidikan secara bertahap terus meningkat hingga mencapai 20 persen. Anggaran pendidikan di Indonesia termasuk rendah dibanding Singapura (27 persen), Malaysia (22 persen) dan Thailand (21 persen). "Namun kita yakin secara bertahap akan mampu mencapai 20 persen," katanya. Di samping keterbatasan anggaran, kenaikan secara bertahap bagi sektor pendidikan didasarkan pada kesiapan jajaran Depdiknas apabila anggaran yang dialokasikan langsung sebesar 20 persen. "Kalau jajaran Depdiknas tidak siap tentu akan timbul penyimpangan," katanya. Selain kenaikan anggaran pendidikan, RAPBN 2007 yang sedang dibahas DPR juga menetapkan kenaikan anggaran untuk sektor kesehatan, dari 2,6 persen menjadi 2,8 persen dari APBN. Meski ada kenaikan, namun anggaran itu masih jauh dari ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) agar setiap negara menganggarkan setidaknya 15 persen dari APBN untuk kesehatan. Sementara itu, anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah, menjelaskan masih terdapat perbedaan persepsi di Panitia Anggaran DPR mengenai angka 20 persen anggaran pendidikan. "Anggaran 20 persen itu dari total APBN atau total belanja pemerintah? Itu yang menjadi awal terjadinya perbedaan persepsi," katanya. Dia menjelaskan selain dari APBN anggaran untuk pendidikan, juga dialokasikan dalam Dana Alokasi Umum (DAU), terutama untuk membayar gaji guru honorer. Adanya alokasi anggaran untuk bidang pendidikan dari beberapa sumber itu yang menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan anggota DPR. Karena itu, untuk mengakhiri perbedaan persepsi, maka anggota DPR berusaha agar menyamakan terlebih dahulu mengenai definisi mengenai anggaran 20 persen itu. "Definisi mengenai hal ini perlu menjadi bagian dalam RAPBN 2007," kata Ferdiansyah yang juga anggota Panitia Anggaran DPR.

Copyright © ANTARA 2006