Anggota DPR usul Program Makan Bergizi Gratis dibarengi edukasi

Program ini perlu melibatkan penyuluhan gizi untuk memastikan bahwa masyarakat memahami bagaimana menjaga asupan gizi mereka secara berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Alifudin mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru dapat diikuti dengan pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi yang baik.

Menurut dia, edukasi tersebut bernilai penting untuk memastikan pelaksanaan program dapat menghasilkan capaian yang lebih besar, yaitu membentuk pola makan yang sehat di tengah masyarakat Indonesia.

“Program ini perlu melibatkan penyuluhan gizi untuk memastikan bahwa masyarakat memahami bagaimana menjaga asupan gizi mereka secara berkelanjutan,” kata Alifudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Kemenkes berdayakan ibu-ibu lokal siapkan makanan tambahan bergizi

Alifudin berharap pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto dapat mengupayakan Program Makan Bergizi Gratis berkelanjutan, tidak hanya dilaksanakan dalam jangka waktu yang pendek.

"Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara gizi, bukan sekadar memberikan bantuan sementara,” ujar dia.

Ia berharap pemerintahan baru dapat mempertimbangkan masukan itu agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat jangka panjang.

Baca juga: BPOM: Program PMT berbahan pangan lokal tingkatkan gizi dan ekonomi

“Saya mendukung setiap inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, namun kita harus memastikan bahwa program tersebut benar-benar dirancang untuk kepentingan masyarakat luas,” ucap Alifudin.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan menyasar 82,9 juta jiwa.

“Jumlah sasaran penerima Makan Bergizi Gratis ini nantinya ada sekitar 82,9 juta jiwa. Untuk itu kami berkolaborasi dengan semua unsur, termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan penanganan stuntingnya, karena kami diberi kewenangan untuk intervensi gizinya,” kata Dadan.

Baca juga: Badan Gizi Nasional sebut makan bergizi gratis menyasar 82,9 juta jiwa