KNMKI dorong pemerintahan baru perbaiki tata kelola industri nikel

Hilirisasi nikel tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi harus melindungi hak masyarakat dan memastikan keberlanjutan lingkungan demi kesejahteraan bersama

Jakarta (ANTARA) - Konferensi Nasional Mineral Kritis Indonesia (KNMKI) mendorong pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mewujudkan tata kelola lingkungan dan sosial yang berkelanjutan di sektor mineral kritis, termasuk hilirisasi nikel.

Dalam keterangan di Jakarta, Senin, Ketua panitia sekaligus direktur eksekutif Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK INDONESIA) Linda Rosalina menyatakan bahwa pertemuan itu sangat krusial dengan kehadiran berbagai organisasi yang aktif dalam advokasi, guna segera mengurangi dampak sektor pertambangan dan industri mineral kritis.

"Kami mendesak pemerintah baru Prabowo-Gibran untuk mendengar langsung suara warga terdampak dan segera mengambil langkah nyata dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan bertanggung jawab. Hilirisasi nikel tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi harus melindungi hak masyarakat dan memastikan keberlanjutan lingkungan demi kesejahteraan bersama," kata Linda.

Dia menjelaskan KNMKI yang berlangsung pada 9-10 Oktober telah mengeluarkan komunike bersama mendesak seluruh pemangku kepentingan sektor mineral kritis, khususnya nikel, mengutamakan hak asasi manusia kelompok-kelompok sosial yang marjinal serta tata kelola lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.

Baca juga: Antam gandeng BUMD Sulsel dan Luwu Timur kembangkan tambang nikel
Baca juga: BRIN sarankan ekspor nikel dibatasi hanya 30 persen

Dalam komunike bersama yang dihasilkan oleh lebih dari 60 organisasi/komunitas itu meminta pengelolaan sumber daya mineral yang mempertimbangkan hak asasi manusia kelompok-kelompok sosial yang marjinal dan dampak lingkungan.

Komunike bersama menyerukan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 bahwa hilirisasi nikel tidak boleh hanya dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, dengan adanya fakta di lapangan menunjukkan banyak dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan di sekitar kawasan hilirisasi nikel.

Rudiansyah dari Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) dalam pernyataan serupa menyebut penguatan masyarakat adat dan masyarakat lokal menjadi krusial menghadapi kehadiran industri mineral kritis di Indonesia.

Hal itu terutama penting terkait penyampaian informasi yang jelas mengenai kehadiran industri di kampung dan wilayah mereka, dengan salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa).

"Persoalan hak masyarakat adat dan lokal tidak hanya sebatas ganti rugi lahan, namun juga mencakup pemahaman mendalam tentang mengapa, untuk apa, dan apa akibat dari proyek-proyek industri mineral kritis terhadap kehidupan mereka," jelas Rudiansyah.