Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menjelaskan bahwa strategi penguatan tersebut dilakukan seiring posisi Kemendagri menjadi pembina dan turut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi urusan bidang keuangan daerah.
"Kami dorong agar BPD juga berperan dalam rangka melakukan linkage (kemitraan, red), terutama kepada BPR (Bank Perkreditan Rakyat). BPR ini tentunya nanti akan mendorong juga bagaimana penguatan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di daerah," kata Maurits dalam acara Peluncuran Peta Jalan Penguatan BPD Tahun 2024–2027 di Jakarta, Senin.
Baca juga: Kemendagri komitmen perkuat ekonomi daerah lewat BPD
Ia mengatakan bahwa strategi kedua adalah menguatkan BPD dengan memberikan pelayanan di bidang perbankan guna mendukung kebutuhan masyarakat.
Strategi ketiga, berkolaborasi dengan korporasi dan badan usaha. "Serta juga mendorong kolaborasi dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM," kata Maurits mengenai strategi keempat atau terakhir.
Sementara itu, dia menjelaskan bahwa penguatan BPD dilakukan berkaitan dengan jumlahnya yang cukup banyak di seluruh wilayah Indonesia.
Dia menyebut saat ini terdapat 27 BPD dan 212 BPR milik pemda, dari total 1.057 badan usaha milik daerah (BUMD).
"Kalau kita total dari seluruh 27 BPD, sudah ada asetnya sebesar Rp992 triliun, dan juga tentunya labanya sudah ada Rp6.793,59 miliar, berarti sekitar Rp6,793 triliun," ujarnya.
Baca juga: Kemendagri minta BPD perkuat layanan perbankan di daerah
Baca juga: OJK dan Kemendagri perkuat BPD
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
