Mulai dari partai yang sempat menaungi Jokowi, PDI Perjuangan. Selama 2014-2024, jabatan ketua umum masih diemban oleh mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri.
Hal yang sama dialami Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto, Partai NasDem dan Surya Paloh, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Partai Kebangkitan Bangsa, hingga Zulkifli Hasan di Partai Amanat Nasional. Saat ini, partai-partai tersebut merupakan lima dari delapan partai yang lolos ke Senayan atau DPR RI.
Tiga partai lainnya, yakni Partai Demokrat diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan putra dari mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Berikutnya, Partai Golkar. Secara kasat mata, kaderisasi pimpinan partai dapat dinilai berjalan dengan baik. Walaupun demikian, sempat ada dualisme kepemimpinan pada 2014 hingga 2016 antara kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono.
Terakhir, Partai Keadilan Sejahtera, dinilai menjalankan kaderisasi dengan baik, yakni Anis Matta yang digantikan Muhammad Sohibul Iman. Kemudian, Ahmad Syaikhu meneruskan kepemimpinan sebagai Presiden PKS.
Pentingnya kaderisasi partai politik ini tidak hanya tercermin dalam pergantian jabatan ketua umum saja, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah.
Pada 2015, ada tiga calon tunggal dari total 271 daerah. Kemudian, Pilkada 2017 bertambah menjadi sembilan calon tunggal di 101 daerah, 16 calon tunggal dari 171 daerah di Pilkada 2018, serta 25 calon tunggal dari 270 daerah pada Pilkada 2020.
Pada Pilkada 2024 juga terdapat 41 calon tunggal dari 545 daerah, tetapi berpotensi berkurang menjadi 35 calon tunggal.
Data tersebut menunjukkan kaderisasi partai politik di beberapa daerah masih perlu ditingkatkan agar angka calon tunggal bisa ditiadakan.
Selain kaderisasi, Pemerintahan Jokowi selama 10 tahun menunjukkan kurang berperannya oposisi. Pada masa 2014-2019, hanya tersisa Gerindra, Demokrat, dan PKS, sedangkan PAN dan Golkar memutuskan bergabung ke pemerintahan.
Untuk masa 2019-2024, hanya ada PKS saja setelah Demokrat memutuskan bergabung ke pemerintahan pada tahun ini.
Minimnya oposisi dinilai membuat tidak adanya check and balances terhadap pemerintahan yang berjalan.
Pemerintahan Jokowi selama 10 tahun terakhir ini dinilai membawa dampak positif untuk pendidikan politik di Indonesia, tetapi masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki, seperti kaderisasi.
Artikel ini merupakan bagian dari Antara Interaktif Vol. 86 Orkestrasi Jokowi. Selengkapnya bisa dibaca Di sini
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024
