Presiden terpilih harus utamakan pembangunan kekuatan laut

... kita negara kepulauan. Meski biayanya jauh lebih mahal, kita tidak boleh hanya membangun kekuatan darat karena biayanya murah... "

Jakarta (ANTARA News) - Selama ini pembangunan kekuatan kelautan (maritim) dan kedirgantaraan masih belum diutamakan pemerintah, sehingga mantan Kepala Staf Teritorial TNI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo, menyebutkan, presiden mendatang perlu mengutamakan pembangunan kedua hal itu.

Meski biaya yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada membangun kekuatan darat, namun pengutamaan pada pembangunan maritim dan kedirgantaraan menjadi keniscayaan bagi Indonesia.

"Negara kita negara kepulauan. Meski biayanya jauh lebih mahal, kita tidak boleh hanya membangun kekuatan darat karena biayanya murah," katanya, kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Widjojo, pada masa dinas aktifnya dikenal sebagai salah satu intelektual TNI. Salah satu pertimbangan dia, dinamika regional yang makin bergolak pada masa mendatang, mengharuskan Indonesia menyiapkan diri sebaik mungkin pada pertahanan di kedua hal itu.

Karena itu, ia harap anggaran militer harus diperbesar, meski membangun postur ketahanan nasional yang kuat tak bisa hanya dalam setahun atau lima tahun.

"Untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, terutama kekuatan TNI, perlu rencana induk yang dilakukan secara konsisten," kata dia.

"Kementerian Pertahanan juga harus mampu membangun rencana jangka panjang itu secara baik. Rencana ketahanan nasional tak bisa bersifat ad hoc, tetapi harus ditempatkan dalam rencana strategis," katanya.

Indonesia memiliki garis pantai lebih dari 80.000 mil laut dengan luasan wilayah udara kedaulatan lebih dari 5 juta kilometer persegi.

Untuk menjaga itu semua --sebagai misal-- TNI AU hanya memiliki kurang dari delapan skuadron udara jet tempur sementara hanya ada sekitar 250 kapal perang dari berbagai kelas di TNI AL.

Dari sisi perhubungan dan ekonomi kemaritiman, pembangunan infrastruktur kepelabuhanan juga belum mendapat alokasi memadai dari pemerintah.

Pemerintah lebih tertarik pada wacana proyek prestisius membangun jembatan penghubung Sumatera-Jawa di Selat Sunda ketimbang menguatkan sarana dan prasarana perhubungan laut dengan sejumlah alasan.