Jakarta (ANTARA) - Kesetaraan pembangunan di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks, terutama mengingat disparitas antara daerah perkotaan dan perdesaan serta antara pulau-pulau. Salah satu solusi yang potensial adalah pemanfaatan dana bagi hasil (DBH), yang merupakan mekanisme pendanaan dari pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan hasil yang diperoleh dari sumber daya alam.

Optimalisasi dana ini dapat berkontribusi pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dana bagi hasil adalah bagian dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah sebagai bentuk keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, dana ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada daerah penghasil dan memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Pakar pemerintahan daerah Prof. Ryaas Rasyid menegaskan bahwa optimalisasi dana bagi hasil sangat penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel dapat mengurangi ketimpangan antar-daerah.

Dana bagi hasil dapat menjadi instrumen untuk mendorong otonomi daerah, namun pemanfaatan dana ini harus diarahkan untuk proyek yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan yang optimal dana bagi hasil akan memberikan dampak positif bagi daerah penerima. Di antara manfaat optimalisasi dana bagi hasil tersebut adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, menguatkan sektor pendidikan dan kesehatan, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Penggunaan dana bagi hasil untuk membiayai proyek infrastruktur di daerah dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan penelitian oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, daerah yang mengalokasikan sebagian besar DBH untuk infrastruktur menunjukkan peningkatan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.

Pemanfaatan DBH di sektor pendidikan dan kesehatan dapat mengurangi kesenjangan sosial. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada, daerah yang menginvestasikan dana bagi hasil untuk pendidikan dasar mengalami peningkatan dalam angka partisipasi sekolah.

Optimalisasi DBH juga harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana bagi hasil berpotensi mengurangi korupsi dan penyalahgunaan dana.


Implementasi

Di beberapa daerah, dana bagi hasil ini sudah dimanfaatkan secara optimal. Di Jawa Tengah, misalnya, pemanfaatan DBH untuk pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan dan jembatan telah meningkatkan akses transportasi. Program ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, serta akses masyarakat terhadap layanan publik.

Dana bagi hasil yang dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Selatan, seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro, menunjukkan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat. Menurut laporan dinas pemberdayaan masyarakat, usaha mikro yang didanai mengalami peningkatan omzet hingga 40 persen.

Di Nusa Tenggara Timur, penggunaan dana bagi hasil untuk pembangunan sekolah dan pelatihan guru berhasil meningkatkan kualitas pendidikan. Data dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa daerah yang mendapatkan alokasi DBH yang lebih besar mengalami peningkatan hasil ujian nasional.


Tantangan

Meskipun demikian, pengelolaan dana bagi hasil ini masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, transparansi dan akuntabilitas yang belum optimal, serta kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia masih banyak ditemukan di tingkat daerah, sehingga pengelolaan dana menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Tantangan lain adalah masalah transparansi dan akuntabilitas yang belum optimal, yang mengakibatkan adanya korupsi dan penyalahgunaan dana bagi hasil di berbagai daerah. Harus diakui bahwa korupsi merupakan tantangan besar dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana bagi hasil. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas adalah langkah penting untuk mengatasi masalah ini.

Hal lain yang dirasakan menjadi tantangan optimalisasi dana bagi hasil di daerah adalah kesenjangan koordinasi antara pusat dan daerah. Koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat dan daerah tersebut seringkali menyebabkan alokasi dana yang tidak tepat sasaran. Pendekatan yang lebih terintegrasi diperlukan untuk memastikan bahwa dana bagi hasil digunakan secara efektif.

Untuk menguatkan optimalisasi dana bagi hasil di daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, melakukan penguatan kapasitas SDM daerah dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan merencanakan penggunaan dana bagi hasil.

Kedua, mendorong transparansi dan akuntabilitas, antara lain dengan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana. Sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses dapat membantu masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Ketiga, terus mengupayakan adanya kolaborasi dengan sektor swasta dengan membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan investasi dan inovasi dalam penggunaan dana bagi hasil.

Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil memiliki potensi besar untuk mendorong kesetaraan pembangunan di Indonesia.

Dengan pengelolaan yang transparan dan partisipatif, dana ini dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Mengatasi tantangan yang ada melalui peningkatan kapasitas dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan langkah-langkah yang tepat, dana bagi hasil dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai kesetaraan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

*) Lucky Akbar adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

Copyright © ANTARA 2024