Palu (ANTARA News) - Menyusul aksi mogok kerja yang dilakukan ribuan pegawai serta penyegelan oleh massa terhadap kantor pemerintah daerah setempat, aktivitas pemerintahan di Banggai, ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) di ujung timur Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), hingga Sabtu masih lumpuh. Informasi yang diperoleh dari Banggai, Sabtu malam, menyebutkan akibat aksi massa tersebut, semua kegiatan pemerintah daerah di kota Banggai hingga Sabtu (7/10) masih lumpuh, kecuali pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas serta kegiatan perekonomian masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Keadaan ini sudah berlangsung kurun dua hari terakhir. Ahmad Buluan, koordinator Forum Perjuangan Pemekaran Bangkep (FPPB), saat menghubungi Kantor Berita ANTARA di Palu melalui saluran telepon, mengatakan aksi mogok massal serta pemblokiran kantor pemerintahan yang dilakukan masyarakat itu sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dalam waktu dekat akan memindahkan ibukota Kabupaten Bangkep ke Salakan. "Masyarakat di Banggai serta sebagian besar warga Kabupaten Bangkep tak menghendaki hal itu, sebab dari awalnya mereka sangat berharap dilakukan pemekaran wilayah sebelum dilakukan pemindahan ibukota kabupaten," tuturnya. Menurut Buluan, DPRD dan Bupati Bangkep sejak tahun 2003 sudah menerbitkan rekomendasi untuk memekarkan wilayahnya menjadi dua kabupaten, yakni untuk Salakan sebagai ibukota kabupaten dan Banggai sebagai Kota. Langkah yang ditempuh Dewan dan Bupati Bangkep sebelumnya itu untuk menghindari terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat menyusul ditetapkannya dualisme ibukota kabupaten tersebut dalam UU No.51 Tahun 1999. Sesuai Pasal 10 UU Pemekaran Kabupaten Buol, Morowali, dan Bangkep di Provinsi Sulteng, ibukota kabupaten Bangkep berkedudukan di kota Banggai, namun dalam pasal tambahannya (Pasal 11) disebutkan lagi lima tahun kemudian dipindahkan di Salakan. "Ini bukan suka atau tidak suka terhadap pemindahan ibukota kabupaten, akan tetapi dengan lambatnya pemerintah pusat merespon keinginan masyarakat Bangkep untuk melakukan pemekaran wilayahnya sangat mempengaruhi psikologis semua masyarakat di Banggai serta tiga kecamatan lain yang selama ini menggantungkan hidup mereka pada pusat perekonomian di kota Banggai," tuturnya. Banggai sendiri merupakan kota tua yang dibangun pemerintahan kolonial Belanda sejak tahun 1906 dan menjadi pusat Kerajaan Banggai selama beratus-ratusan tahun lamanya. Bahkan sejak diresmikan menjadi ibukota Kabupaten Bangkep bulan November 1999, pemerintah daerah setempat telah membangunkan semua infrastruktur pemerintahan di Banggai termasuk kantor DPRD dan Kantor Bupati berlantai dua, dibanding Salakan yang belum tersedia sama sekali. Masih, menurut Buluan, sebagian besar pegawai di lingkungan Pemkab Bangkep saat ini menjadi resah akibat rencana pemindahan ibukota kabupaten tersebut, disebabkan mereka belum lama pindah dari ibukota provinsi serta kabupaten induk (Kabupaten Banggai) dan sudah membangun rumah tinggal dan menetap di rumah-rumah dinas di kota Banggai kemudian harus ditransmigrasikan ke daerah baru yang fasilitasnya masih sangat memprihatinkan. Karena itu, katanya, pemerintah pusat seharusnya tidak mengambil langkah dratis dan kontroversi dalam menyikapi pemindahan ibukota Bangkep, tetapi dengan sikap moderat yang menguntungkan semua pihak. Buluan juga mengatakan, sesuai hasil keputusan rapat bersama pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda di Banggai, kemungkikan langkah terburuk yang mereka ambil dalam menyikapi rencana pemindahan ibukota kabupaten tersebut yaitu melakukan "pengusiran" terhadap Bupati Drs Irianto Malinggong. Malinggong yang baru terpilih sebagai bupati pada pilkada 6 Juni 2006 dinilai masyarakat Bangkep sebagai arsitek percepatan pemindahan ibukota kabupaten dan mengesampingkan rekomendasi yang sudah diputuskan pemerintah daerah sebelumnya. Malinggong sendiri ikut menandatangani kesepakatan bersama pemindahan ibukota Kabupaten Bangkep antara wakil DPR dan Mendagri di Jakarta pada hari Jumat (6/10), selain beberapa anggota DPRD Bangkep.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
