DPD ingatkan netralitas aparat saat Pilkada Jateng

ASN memiliki preferensi dalam memilih berdasarkan literasi visi dan misi masing pasangan calon.

Semarang (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah Dr. Muhdi mengingatkan kepada aparat harus benar-benar menjaga netralitasnya seiring dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di wilayah tersebut.

"Khusus yang pilgub (pemilihan gubernur dan wakil gubernur), ya namanya memang harus ekstra karena di situ kebetulan sama-sama purnawirawan," kata Muhdi di Semarang, Minggu.

Pilgub Jateng 2024 diikuti oleh dua pasangan, yakni Andika Perkasa-Hendrar Prihadi alias Hendi yang diusung PDI Perjuangan (paslon nomor urut 1).

Andika Perkasa adalah purnawirawan jenderal TNI bintang empat yang pernah menjadi Panglima TNI, sedangkan Hendi adalah mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI dan mantan Wali Kota Semarang.

Paslon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen yang diusung sembilan partai politik, yakni Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Luthfi adalah purnawirawan jenderal polisi bintang tiga yang pernah menjabat Kapolda Jateng dan Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, sedangkan Taj Yasin Maimoen adalah mantan Wakil Gubernur Jateng.

"Keduanya orang-orang besar dari dua institusi yang sebenarnya memang tidak punya hak pilih (TNI/Polri, red.), tetapi mereka punya 'power' yang sangat besar," kata mantan Rektor Universitas PGRI Semarang itu.

Oleh karena itu, Muhdi berharap kedua pihak bisa saling menahan diri dengan menjaga netralitas pada penyelenggaraan Pilkada Jateng agar berjalan dengan damai dan lancar sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil).

"Kami berharap tidak terjadi katakanlah kubu-kubuan yang akhirnya nanti tidak saja berefek pada penyelenggaraan pilgub, tetapi juga setelahnya antara institusi TNI dan Polri yang sering terjadi di bawah," katanya.

Sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI, dia mengatakan bahwa komitenya membidangi salah satunya terkait menjaga ketertiban dan keamanan sehingga perlu mengingatkan tentang pentingnya netralitas aparat.

"Kami di Komite I juga punya kepentingan bagaimana menjaga ketertiban dan keamanan. Jadi, kami berharap semuanya menahan diri. Mereka 'kan sudah purna dan sedang mencalonkan diri. Berikanlah kesempatan kepada rakyat untuk memiliki kepala daerahnya yang terbaik," katanya.

Selain itu, Muhdi yang juga Ketua PGRI Jateng juga menyoroti netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang justru selalu mendapatkan pengawasan berlebihan. Padahal, ASN memiliki hak pilih.

Sebagai orang yang terdidik dan cerdas, kata dia, ASN memiliki preferensi dalam memilih berdasarkan literasi visi dan misi masing pasangan calon yang disampaikan saat kampanye

"Kenapa PNS selalu diawasi berlebihan? Memang mereka harus netral, artinya sebagai PNS tidak boleh berkampanye, tetapi 'kan mereka punya hak pilih. Mereka juga berhak untuk mendapatkan informasi yang cukup dari semua calon tentang visi dan misinya," katanya.