AS desak Myanmar bebaskan rakyat pilih presiden

Memampukan rakyat Birma untuk dengan bebas memilih siapa yang mereka inginkan untuk memimpin mereka selama fase transisi kritis mendatang akan membantu memastikan stabilitas di negara itu karena transisi demokratis berlanjut."

Washington (ANTARA News) - Amerika Serikat mendesak Myanmar, Senin agar membiarkan rakyatnya bebas memilih presiden mendatang di tengah sengketa menyangkut undang undang baru yang akan melarang pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi untuk ikut.

Sejak Suu Kyi menjadi anggota legislator dua tahun silam, mantan tahanan politik yang menjadi politisi itu tengah berkampanye untuk mengamendemen konstitusi yang dirancang militer yang secara efektif menghalanginya untuk menjadi presiden negara Asia Tenggara itu, lapor AFP.

Dia telah meminta komunitas internasional agar mendukung kampanyenya dan membantunya mempersiapkan apa yang disebutnya "pijakan yang adil" bagi pemilu presiden 2015.

Suu Kyi muncul Senin untuk mendapatkan dukungan implisit atas gagasannya dari Amerika Serikat.

"Kami yakin reformasi konstitusional musti menyiapkan rakyat Birma supaya dengan bebas memilih presiden dalam pemilu bebas dan adil pada 2015," kata Departemen Luar Negeri, menunjuk pada negara itu dengan nama lainnya.

"Memampukan rakyat Birma untuk dengan bebas memilih siapa yang mereka inginkan untuk memimpin mereka selama fase transisi kritis mendatang akan membantu memastikan stabilitas di negara itu karena transisi demokratis berlanjut," kata Departemen Luar Negeri dalam pernyataannya.

Konstitusi 2008 Myanmar memblokir siapapun yang pasangannya atau anak-anaknya menjadi warga negara asing untuk memimpin negara itu -- pasal yang secara luas diyakini diarahkan kepada penerima Hadiah Nobel itu, yang kedua anaknya merupakan warga negara Inggris.

Departemen Luar Negeri mengatakan pihaknya akan melanjutkan diskusinya dengan pemerintah Myanmar dan "para pemangku kepentingan ketika mereka bekerja untuk mengembangkan rekomendasi final mereka tentang perubahan konstitusi." (*)