AIPKI: Upaya pemerataan dokter hingga ke daerah harus diperkuat

Berapapun jumlah dokter yang diproduksi, kalau tidak dilakukan sebuah distribusi yang baik maka kita akan tetap mengatakan bahwa itu kekurangan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Budi Santoso mengatakan, upaya pemerataan dokter hingga ke daerah-daerah harus ditingkatkan kembali sehingga turut memperkuat sistem kesehatan primer di Indonesia.

Budi dalam Pertemuan Ilmiah dan Mukernas XIV PDUI di Jakarta Sabtu mengatakan, tidak harus semua dokter spesialis berada di layanan primer mengingat produksi dokter spesialis membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh sebab itu, peran dokter umum di layanan primer harus terus dioptimalkan, sehingga daerah-daerah terpencil tidak kekurangan dokter.

“Kita ini adalah negara dengan banyak pulau mulai dari Sabang sampai Merauke, dan ini merupakan sebuah tantangan. Berapapun jumlah dokter yang diproduksi, kalau tidak dilakukan sebuah distribusi yang baik maka kita akan tetap mengatakan bahwa itu kekurangan,” katanya.

Budi mengingatkan, negara harus hadir untuk mendistribusikan para dokter hingga ke daerah terpencil, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Para dokter yang bersedia mengabdikan diri di daerah-daerah terpencil juga harus diberikan penghargaan atau insentif tertentu, sehingga kesejahteraannya terjamin.

Ia juga menggarisbawahi tantangan peningkatan kualitas lulusan dokter seiring dengan jumlah fakultas kedokteran (FK) yang terus bertambah. Pada tahun ini, tercatat ada sebanyak 117 fakultas kedokteran, naik signifikan dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebanyak 92 fakultas kedokteran.

“Apa yang kita pertanyakan? Adalah bagaimana kualitas yang diproduksi oleh fakultas kedokteran baru, harus sama dengan fakultas-fakultas kedokteran yang lebih awal. Itu adalah tuntutannya,” ujarnya.

Budi mengingatkan, fakultas kedokteran yang baru berdiri harus mampu menghasilkan lulusan dengan kualitas yang sama seperti fakultas kedokteran yang telah lama eksis. Dengan begitu, lulusan dokter yang dihasilkan memiliki standar kompetensi minimal yang bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat di Indonesia.

Sementara itu, Presidium Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Imelda Datau mengatakan bahwa sebaiknya ada standar tertentu yang harus dipenuhi perguruan tinggi untuk mendirikan fakultas kedokteran. Tidak hanya standar izin pendirian, tetapi juga mempertimbangkan ketersediaan dosen dan fasilitas pendukung. Dengan begitu, diharapkan terjadi peningkatan kualitas lulusan dokter.

Ia juga mengamini bahwa distribusi dokter harus menjangkau hingga wilayah terpencil dan tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Namun permasalahannya, menurut Imelda, kesejahteraan dokter yang mengabdi di daerah terpencil belum terjamin.

“Harus seimbang. Kita menuntut mereka bekerja dan mengabdi pada negara dan bangsa, tapi tolong juga diperhatikan kesejahteraannya. Sebetulnya banyak dokter yang sudah mengabdi tanpa memikirkan bayaran, banyak. Hanya itu tidak diangkat -mendapat sorotan-,” kata Imelda.